BRIN Perkuat AI untuk Deteksi Dini Karhutla dan Titik Panas

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan meningkatkan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mendeteksi titik panas secara lebih cepat. Teknologi tersebut disiapkan sebagai dukungan bagi Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala BRIN Arif Satria mengatakan lembaganya mendapat tugas untuk membantu BPGMN, terutama dalam pengembangan sistem peringatan dan deteksi dini kebakaran.

Pernyataan tersebut disampaikan Arif setelah mengikuti pertemuan Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah ilmuwan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 24 September 2026 mala,

"BRIN diminta untuk mendukung keberadaan dan peran dari badan ini, khususnya dalam hal bagaimana kita melakukan deteksi dini, deteksi dini hotspot," kata Arif.

Arif menjelaskan BRIN sebelumnya telah melakukan pemantauan titik panas dan bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Ke depan, sistem tersebut akan terus dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi AI yang semakin maju.

"Kami juga sudah melakukan itu dan sudah bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Sekarang ini kita akan terus perbarui dengan AI yang semakin canggih untuk bisa mengantisipasi kebakaran hutan lebih dini lagi," ujarnya.

Baca Juga: Selain Pendidikan Gratis, Prabowo Berkomitmen Tingkatkan Kesejahteraan Guru

Pengembangan teknologi tersebut diharapkan mampu mengidentifikasi potensi kebakaran sejak awal sehingga langkah pencegahan dapat segera dilakukan sebelum api meluas.

Selain penggunaan AI, pemerintah turut membahas berbagai teknologi lain untuk mendukung upaya pencegahan maupun pemadaman karhutla. Beberapa di antaranya adalah teknologi penyuntikan air ke dalam lahan atau water injection, penyediaan pompa air di tingkat desa, serta penggunaan material alternatif untuk membantu pemadaman.

Arif menyebut para pakar juga akan dilibatkan dalam pengembangan berbagai teknologi tersebut agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan BPGMN nantinya akan melibatkan ilmuwan serta tenaga profesional. Menurutnya, keterlibatan para ahli diperlukan untuk menyusun strategi pencegahan karhutla dalam jangka pendek, menengah, hingga panjang.

Adapun enam provinsi yang menjadi perhatian utama dalam upaya penanganan tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.