Menhut Raja Juli Antoni menjawab pertanyaan wartawan jelang ratas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9/2026). (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta -Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa fokus utama penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat ini diarahkan ke wilayah Kalimantan Tengah menyusul masih terjadinya peningkatan jumlah titik panas (hotspot).
“Jadi, secara umum, kalau kita lihat tren hotspot di enam provinsi, itu menunjukkan angka yang terus turun. Riau sudah tiga hari ini nol. Jambi kemarin ada enam hotspot, sekarang tinggal satu,” ujar Menhut Raja Juli Antoni saat ditemui sebelum mengikuti rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9).
Selain Riau dan Jambi yang mencatatkan penurunan signifikan hingga mendekati nihil titik panas, ia menyampaikan tren serupa juga terlihat di Sumatera Selatan yang turun dari 17 titik menjadi 11 titik. Wilayah Kalimantan Selatan turut mengalami penurunan dari 68 titik menjadi 23 titik.
Kendati demikian, pantauan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menunjukkan adanya lonjakan titik panas di dua provinsi lainnya, yakni Kalimantan Tengah yang naik dari 643 titik menjadi 673 titik, serta Kalimantan Barat yang bertambah dari 50 titik menjadi 167 titik.
"Saya kira konsentrasi utama kita memang masih di Kalteng dan Kalsel," tegas Menhut.
Sebagai langkah konkret penanggulangan di lapangan, ia menyebutkan bahwa dirinya bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto baru saja kembali dari kedua provinsi tersebut guna memastikan efektivitas operasi pemadaman berjalan lancar.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan di Jakarta, Kamis, bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menemui sejumlah akademisi guna membahas strategi penanganan lahan gambut demi mencegah karhutla berulang yang kerap terjadi setiap tahun.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka pada 16 September 2026. Melalui diskusi ini, pemerintah berharap dapat menyerap pandangan serta masukan ilmiah dari kalangan akademisi terkait pengelolaan lahan gambut guna merumuskan solusi jangka panjang yang komprehensif.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
