Pramono di New York: Aksi Iklim Harus Terasa dalam Kehidupan Warga

NTVNews.id, New York - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan bahwa penanganan perubahan iklim tidak boleh berhenti pada target penurunan emisi atau proyek berskala besar. Menurutnya, aksi iklim harus memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Hal tersebut disampaikan Pramono saat menjadi pembicara utama dalam Heat Roundtable di New York, Amerika Serikat, Minggu, 20 September 2026. Forum itu mempertemukan para pemimpin kota dunia untuk membahas tantangan panas perkotaan, ketahanan iklim, serta berbagai solusi yang dapat diterapkan di tengah meningkatnya tekanan perubahan iklim.

Ia mengatakan, kebijakan iklim Jakarta harus berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mulai dari transportasi yang lebih bersih, ruang publik yang lebih baik, penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan, hingga terciptanya lingkungan perkotaan yang sehat dan nyaman.

Baca Juga: Pramono Bertemu Mamdani di New York, Bahas Transportasi hingga Jakarta Bond

"Aksi iklim harus memberikan manfaat nyata yang dapat dilihat dan dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari melalui transportasi yang lebih bersih, ruang publik yang lebih baik, energi yang lebih bersih, serta kualitas hidup yang lebih baik," katanya.

Dalam forum yang digelar bersama C40 Cities, Harvard University’s Salata Institute for Climate and Sustainability, dan Atlantic Council’s Climate Resilience Center tersebut, Pramono memaparkan tantangan yang dihadapi Jakarta sebagai kota metropolitan dengan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi.

Setiap hari, sekitar empat juta orang bergerak keluar-masuk Jakarta dari wilayah penyangga, terutama pada jam sibuk. Kondisi tersebut membuat persoalan transportasi, kemacetan, dan polusi udara menjadi tantangan yang saling berkaitan.

Pramono saat menjadi pembicara utama dalam Heat Roundtable di New York, Amerika Serikat (Pemprov DKI)

Di sisi lain, Jakarta juga menghasilkan sekitar 9.000 ton sampah setiap hari. Besarnya aktivitas perkotaan membuat pengelolaan lingkungan menjadi bagian penting dari strategi pembangunan Jakarta.

"Persoalan kemacetan, polusi udara, dan sampah tidak berdiri sendiri. Ketiganya berkaitan langsung dengan mobilitas, kesehatan, serta kualitas hidup masyarakat. Karena itu, kebijakan iklim Jakarta diarahkan agar menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan warga," imbuhnya.

Salah satu strategi yang terus didorong Pemprov DKI adalah transformasi transportasi publik. Jakarta memperkuat integrasi berbagai moda, mulai dari MRT, LRT, Transjakarta, Transjabodetabek, hingga kereta komuter.

Saat ini, tingkat konektivitas transportasi publik Jakarta telah mencapai sekitar 93 persen. Pengembangan jaringan tersebut ditujukan untuk menyediakan pilihan perjalanan yang lebih mudah, terjangkau, dan andal bagi masyarakat.

Baca Juga: Sidang U20 di New York, Pramono Anung Sebut Proyek di Jakarta Senilai Rp 124 Triliun

"Kami sedang mengubah cara masyarakat bergerak melintasi Jakarta. Kami ingin menyediakan alternatif yang andal dan terjangkau selain kendaraan pribadi, sekaligus mengurangi kemacetan dan emisi," ungkapnya.

Pengembangan jaringan MRT juga terus dilakukan. Jakarta menargetkan jaringan MRT bertambah dari sekitar 15,7 kilometer menjadi 46,5 kilometer pada 2034. Sementara itu, jaringan LRT ditargetkan berkembang hingga mencapai 75 kilometer pada 2029.

Perluasan transportasi publik tersebut tidak hanya diarahkan untuk mengatasi persoalan kemacetan. Bagi Pemprov DKI, transportasi publik juga menjadi instrumen penting untuk menekan emisi sekaligus memperluas akses mobilitas masyarakat.

Upaya mengurangi emisi dari sektor transportasi juga dilakukan melalui elektrifikasi armada. Hingga 2026, Transjakarta mengoperasikan sekitar 4.792 armada, termasuk di antaranya 500 bus listrik. Penggunaan bus listrik menjadi bagian dari transformasi transportasi publik menuju sistem mobilitas yang lebih ramah lingkungan.

Bus Transjakarta melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/rwa.

Pramono menilai pembangunan transportasi publik harus dilihat secara lebih luas. Bukan hanya sebagai solusi kemacetan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi menghadapi perubahan iklim.

Selain transportasi, persoalan sampah menjadi perhatian lain dalam strategi ketahanan iklim Jakarta. Dengan produksi sekitar 9.000 ton sampah per hari, Pemprov DKI mulai mengubah pendekatan pengelolaan sampah dari pola kumpul-angkut-buang menjadi pilah-angkut-olah.

Perubahan tersebut dilakukan untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir sekaligus meningkatkan pemanfaatan sampah yang masih memiliki nilai guna.

Sejak 1 Agustus 2026, Bantargebang hanya menerima sampah residu. Sementara itu, proses pemilahan dan pengolahan didorong dilakukan sejak dari sumber.

Jakarta juga mengembangkan fasilitas waste-to-energy (WTE) bersama pemerintah pusat. Dua fasilitas tersebut diarahkan untuk mengolah sampah menjadi energi sekaligus mengurangi beban sampah yang dikirim ke tempat pemrosesan akhir.

Di tingkat masyarakat, Pemprov DKI turut memperkuat pengelolaan sampah melalui Gerakan Pilah Sampah serta berbagai kegiatan daur ulang.

Pramono menekankan bahwa ketahanan iklim tidak selalu harus diwujudkan melalui proyek besar. Perubahan juga dapat dimulai dari cara kota mengelola mobilitas, energi, sampah, hingga ruang publik.

Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di Menteng Atas, Jakarta Selatan (NTVNews.id/Adiansyah)

Menurutnya, keberhasilan aksi iklim pada akhirnya dapat dilihat dari perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

"Kita tidak boleh melihat aksi iklim sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan masyarakat. Ukurannya sederhana: apakah udara menjadi lebih bersih, perjalanan menjadi lebih mudah, ruang publik menjadi lebih baik, dan lingkungan menjadi lebih sehat," katanya.

Jakarta juga terus belajar dari kota-kota besar dunia untuk memperluas ruang terbuka hijau dan memperkuat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Salah satu tantangan yang menjadi perhatian adalah peningkatan suhu di kawasan perkotaan.

Dalam menghadapi perubahan iklim, Pramono menilai tidak ada satu solusi yang dapat diterapkan secara seragam di semua kota. Setiap wilayah memiliki karakter, tantangan, serta kebutuhan yang berbeda.

Karena itu, Jakarta membuka ruang kolaborasi dengan berbagai kota dunia untuk bertukar pengalaman dan mempelajari praktik-praktik yang dapat disesuaikan dengan kondisi lokal.

“Jakarta siap berbagi praktik baik, belajar dari kota-kota lain, dan mewujudkan tujuan iklim bersama menjadi solusi yang praktis," pungkasnya.

Keikutsertaan Gubernur Pramono dalam Heat Roundtable merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja ke New York untuk menghadiri Urban 20 (U20) Mayors Summit 2026.