Hasil Survei: Mayoritas Masyarakat Mau Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Ntvnews.id, Jakarta - Poltracking Indonesia menyelenggarakan survei nasional pada pertengahan pertengahan Agustus 2026, dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling. Pengambilan data lapangan dilakukan pada tanggal 1420 Agustus 2026. Sampel pada survei ini adalah 1220 responden dengan margin of error +/-2.9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Klaster survei menjangkau 38 provinsi di seluruh Indonesia secara proporsional berdasarkan data jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2024, sedangkan stratifikasi survei ini adalah proporsi jenis kelamin pemilih. Pengumpulan data dilakukan oleh pewawancara terlatih melalui wawancara tatap muka terhadap responden yang telah terpilih secara acak serta dibantu teknologi aplikasi. Setiap pewawancara mewawancarai 10 responden untuk setiap satu desa/kelurahan terpilih.

"Maksud dan tujuan dari survei ini secara umum untuk mengukur peta elektoral dan dinamika partai politik terkini," ujar Peneliti Poltracking Indonesia, Yoki Alvetro, Rabu, 23 September 2026.

Baca Juga: Dilaporkan Eks Istri Andre Taulany, Rieke Bakal Dipanggil MKD DPR

Ada lima temuan pokok pada hasil survei ini.Pertama, publik masih percaya terhadap keberadaan partai politik yakni sebanyak 49,7% responden, sedangkan yang mengatakan tidak percaya 37,1%. Publik merasa dekat dengan partai politik sebanyak 12,3%, sedangkan yang tidak merasa dekat 66,8%.

"Sementara pada pileg publik lebih cenderung memilih caleg yakni 53,3% responden dibandingkan memilih partai politik sebanyak 24,7%," kata dia.

Kedua, sebanyak 17,7% publik mengatakan tahu tentang ambang batas parlemen saat ini 4 persen, sedangkan yang mengatakan tidak tahu 64,7%. Di antara yang mengetahui ambang batas parlemen saat ini, sebanyak 49,0% menilai ambang batas parlemen lebih tepat tetap 4 persen, yakni 14.8%, menilai ambang batas parlemen lebih tepat di atas 7 persen dan 7,6% menilai ambang batas parlemen lebih tepat 6 persen.

Ketiga, sebanyak 44,6% publik mengatakan dukungan partai politik terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak mempengaruhi pilihan terhadap partai politik tersebut, sedangkan 32,8% mengatakan mempengaruhi.

"Sementara itu, sebanyak 44,5% publik mengatakan bahwa dukungan partai politik tidak mempengaruhi pilihan terhadap pasangan calon presiden wakil presiden tertentu, sedangkan 33,0% mengatakan mempengaruhi. Sementara sebanyak 57,6% publik mengatakan tidak tahu/kenal anggota DPR RI yang mewakili daerahnya, sedangkan 26,2% mengatakan tahu/kenal," paparnya.

Keempat, pada pertanyaan terbuka (top of mind) partai politik, yang paling terekam dalam ingatan publik ketika mendengar PKB yakni Nahdlatul Ulama sebanyak 6,1%, yang paling terekam dalam ingatan publik ketika mendengar Partai Gerindra yakni Prabowo Subianto sebanyak 26,1% responden.

Lalu, uang paling terekam dalam ingatan publik ketika mendengar PDI Perjuangan yakni Megawati Soekarnoputri sebanyak 17,0% responden, yang paling terekam dalam ingatan publik ketika mendengar Partai Golkar yakni lambang pohon beringin 6,4%, yang paling terekam dalam ingatan publik ketika mendengar Partai NasDem yakni Surya Paloh 11,0%, yang paling terekam dalam ingatan publik ketika mendengar PKS yakni agamis 3,2%, yang paling terekam dalam ingatan publik ketika mendengar PAN yakni Zulkifli Hasan 2,8%, yang paling terekam dalam ingatan publik ketika mendengar Partai Demokrat yakni Susilo Bambang Yudhoyono 16,0%.

Kelima, pada simulasi surat suara 18 partai politik, Partai Gerindra memperoleh elektabilitas 23, 2%, diikuti PDI Perjuangan 11,6%, Partai Golkar 10,4%, PKB 6,2%, Partai Demokrat 6,1%, Partai NasDem 4,4%, PAN 3,4%, PKS 3,3%, PSI 2,3%, PPP 1,9%, sedangkan partai lainnya di bawah 1 persen.

"Temuan dan analisa ini merupakan potret terbaru dari survei yang dilakukan pada pertengahan Agustus 2026. Berbagai kemungkinan tentang persepsi publik masih berpotensi terjadi, bergantung pada isu dan langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh partai politik," tandas Yoki.