Prabowo Panggil Dirjen Bea Cukai ke Istana

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Letjen (Purn) Djaka Budhi Utama ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 22 September 2026.

Djaka mengaku belum mengetahui alasan dirinya dipanggil oleh Prabowo. Ia menyampaikan hal tersebut saat ditemui wartawan setelah berada di Istana Kepresidenan.

"Belum tahu, ya saya belum tahu. Maaf ya," ujar Djaka.

Pemanggilan Djaka berlangsung setelah sebelumnya Prabowo menyoroti kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pada Mei 2026, Prabowo bahkan meminta Menteri Keuangan yang saat itu dijabat Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengganti pimpinan Bea Cukai apabila tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan di institusi tersebut.

Prabowo menyampaikan peringatan itu saat menghadiri rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026. Ia menegaskan pemerintah telah berulang kali mengingatkan agar persoalan di Bea Cukai segera dibenahi.

Baca Juga: Di Istana, Menkeu Suahasil Umumkan Utang BLBI Era Krisis 1998 Lunas

"Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat, jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha kumaha engke wahe," ujar Prabowo.

Pernyataan tersebut mendapat respons dari anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna. Mereka bertepuk tangan ketika Prabowo menyampaikan ancaman pergantian terhadap pimpinan Bea Cukai.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga meminta seluruh menteri dan kepala badan memastikan birokrasi di masing-masing institusi dibenahi. Menurutnya, keluhan dari kalangan pengusaha terkait dugaan pungutan liar (pungli) masih menjadi persoalan yang harus ditangani.

"Jangan ragu-ragu, yang melanggar, tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktik yang menghambat perjalanan ekonomi kita," imbuh Prabowo.