Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara Bakal Bahas Pemisahan Diri dari Inggris

Ntvnews.id, London - Pemimpin Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara akan bertemu di Cardiff pada Senin, 14 September 2026 untuk membahas kemungkinan perubahan konstitusional pada masa mendatang. Salah satu isu yang turut menjadi perhatian adalah peluang wilayah-wilayah tersebut memisahkan diri dari Inggris atau Britania Raya (UK).

Dilansir dari Anadolu Agency, Senin, 14 September 2026, pertemuan tersebut akan dihadiri Menteri Utama Skotlandia John Swinney, Menteri Utama Wales Rhun ap Iowerth, serta Menteri Utama Irlandia Utara Michelle O'Neill.

Ketiganya diperkirakan menandatangani nota kesepahaman yang mendorong penguatan kerja sama dalam sejumlah bidang, mulai dari ekonomi, energi, hubungan dengan Eropa, hingga persoalan konstitusional.

Presiden Sinn Fein Mary Lou McDonald juga dijadwalkan hadir dalam pertemuan yang berlangsung di Cardiff tersebut.

Menurut laporan The Telegraph, kesepakatan yang dibicarakan akan menegaskan hak Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara untuk menentukan masa depan konstitusional masing-masing melalui mekanisme demokratis.

Pertemuan ini digelar ketika perdebatan mengenai masa depan UK kembali mengemuka. Isu tersebut terutama berkaitan dengan tuntutan kemerdekaan Skotlandia dan kemungkinan reunifikasi Irlandia.

Baca Juga: Banyak Tokoh Israel Dukung Sanksi Inggris ke Pemukiman Ilegal di Tepi Barat

Menteri Utama Skotlandia John Swinney mengatakan pada Minggu bahwa kepemimpinan politik dari kelompok pro-kemerdekaan di Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara menjadi perkembangan penting dalam pembahasan mengenai arah masa depan UK.

"Untuk pertama kalinya, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara dipimpin oleh menteri utama yang pro-kemerdekaan," kata Swinney.

Dia menilai kondisi tersebut menjadi indikasi adanya peningkatan dukungan terhadap perubahan konstitusional di sejumlah wilayah UK.

Swinney menjelaskan, agenda pertemuan di Cardiff akan membahas penguatan kerja sama antardaerah sekaligus sikap masing-masing wilayah terhadap persoalan kemerdekaan.

Momentum Reunifikasi Irlandia

Pertemuan tersebut berlangsung tidak lama setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menyampaikan dukungannya terhadap kemungkinan reunifikasi Irlandia.

Dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Irlandia Micheál Martin di Dublin pada Sabtu (12/9/2026), Trump menyatakan dirinya "akan senang" apabila Irlandia dapat bersatu.

"Saya akan senang melihatnya bersatu," kata Trump.

Trump berpandangan bahwa penyatuan Irlandia pada akhirnya akan terwujud sehingga tidak ada alasan untuk menundanya.

"Saya melihatnya seperti ini: pada akhirnya itu akan terjadi. Sebaiknya terjadi sekarang," ujarnya.

Pernyataan tersebut kembali mengangkat persoalan mengenai status konstitusional Irlandia Utara yang saat ini masih menjadi bagian dari UK.

Sesuai Good Friday Agreement 1998, referendum mengenai status Irlandia Utara dapat dilaksanakan jika terdapat indikasi bahwa mayoritas warga kemungkinan memilih meninggalkan UK dan bergabung dengan Republik Irlandia.

London Tolak Referendum dalam Waktu Dekat

Ilustrasi - Inggris (Antara)

Sementara di Skotlandia, rencana referendum kemerdekaan masih menjadi salah satu isu yang memicu perbedaan pandangan antara pemerintahan Edinburgh dan London.

Perdana Menteri UK Andy Burnham sebelumnya menyatakan referendum kemerdekaan Skotlandia dapat diselenggarakan apabila telah terdapat "konsensus yang jelas" di Skotlandia mengenai kebutuhan untuk menggelar referendum.

Namun, Burnham kemudian mengirimkan surat kepada Swinney dan menegaskan pemerintah UK belum akan memberikan dukungan terhadap referendum kemerdekaan baru sebelum pemilihan umum berikutnya.

Menurut Burnham, saat ini belum ada konsensus yang dinilai cukup kuat di Skotlandia untuk melaksanakan referendum baru.

Dia juga mengatakan belum terdapat bukti yang jelas bahwa mayoritas warga Irlandia Utara menginginkan wilayah tersebut keluar dari UK.

Situasi ini membuat pemerintah UK menghadapi tekanan politik yang semakin rumit. London tetap mempertahankan kerangka konstitusional yang berlaku dan menolak referendum baru apabila belum terdapat dukungan publik yang dianggap memadai.

Pada saat yang sama, sejumlah pemimpin wilayah di UK semakin terbuka membicarakan kemungkinan perubahan hubungan dengan pemerintah pusat.

Dengan kondisi tersebut, pertemuan di Cardiff berpotensi menjadi titik penting dalam koordinasi politik antara wilayah-wilayah yang mendorong perubahan konstitusional. Meski demikian, pertemuan itu belum dapat diartikan sebagai kesepakatan ketiga wilayah untuk mengambil langkah menuju pemisahan diri dari UK.