Para aktivis menyiapkan bendera Palestina berukuran besar di atas sebuah perahu saat peserta Global Sumud Flotilla bersiap berlayar menuju Gaza di Syros, Yunani, pada Selasa (28/4/2026). (ANTARA/Anadolu/Tamara Davison/pri) (Antara)
Ntvnews.id, Skotlandia - Partai Scottish Greens mendesak Menteri Pertama Skotlandia John Swinney untuk menerapkan kebijakan boikot dan sanksi terhadap Israel secara menyeluruh dalam Programme for Government yang akan datang.
Desakan tersebut disampaikan menjelang pemerintah Swinney memaparkan program pemerintahannya. Laporan media lokal pada Senin, 31 Agustus 2026, menyebut Scottish Greens ingin isu Palestina menjadi bagian penting dalam kebijakan pemerintahan Skotlandia.
MSP Scottish Greens Patrick Harvie mengatakan Programme for Government harus menjadi titik awal perubahan kebijakan.
“Programme for Government harus menjadi momentum perubahan. Kami membutuhkan komitmen yang jelas dan rencana untuk mengakhiri keterlibatan Skotlandia dalam pelanggaran sistematis terhadap warga Palestina,” kata Harvie, seperti dikutip The National, Selasa, 1 September 2026.
Scottish Greens sebelumnya telah berulang kali meminta pemerintah Skotlandia menghentikan kontrak dengan perusahaan yang menurut Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Türk terlibat dalam aktivitas permukiman Israel di Tepi Barat.
Partai tersebut juga mendorong pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih luas untuk mendukung gerakan Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) yang dipimpin Palestina.
Baca Juga: Arab Saudi dan Prancis Tegaskan Dukungan Negara Palestina
Scottish Greens turut menyerukan pencabutan aturan yang berasal dari era Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher. Aturan tersebut membatasi penggunaan asal geografis sebagai pertimbangan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Harvie menilai pemerintah Skotlandia selama ini belum mengubah pernyataan politik mengenai Palestina menjadi langkah konkret.
“Jika sebuah perusahaan memperoleh keuntungan dari apartheid dan genosida, Pemerintah Skotlandia harus menggunakan setiap kewenangan yang dimilikinya untuk memastikan perusahaan tersebut tidak juga memperoleh keuntungan dari uang publik di Skotlandia,” ujarnya.
Scottish Greens Bandingkan dengan Respons terhadap Rusia
Harvie kemudian membandingkan kebijakan Skotlandia terhadap Israel dengan respons pemerintah setempat terhadap perang Rusia-Ukraina.
Menurut dia, pemerintah Skotlandia sebelumnya telah menerbitkan panduan kepada perusahaan-perusahaan di negara tersebut dan menegaskan bahwa sektor swasta memiliki tanggung jawab untuk merespons konflik Rusia-Ukraina.
“Pemerintah Skotlandia telah menunjukkan bahwa mereka dapat bertindak ketika memilih untuk melakukannya. Warga Palestina berhak mendapatkan hal yang sama,” katanya.
Harvie juga menilai kebijakan boikot tidak seharusnya berhenti pada simbol atau pernyataan politik semata.
“Kita tidak bisa memiliki boikot yang hanya sebatas nama. Parlemen tidak memilih tindakan simbolis kosong. Setahun berlalu, Pemerintah Skotlandia harus bertindak,” tambah Harvie.
Pemerintah Skotlandia Bantah Tak Berbuat
Ilustrasi - Bendera Palestina berkibar di istana Presiden Slovenia. /ANTARA/Anadolu/py. (Antara)
Pemerintah Skotlandia membantah tudingan Scottish Greens yang menyebut pihaknya belum mengambil langkah berarti dalam merespons situasi di Gaza.
Juru bicara pemerintah mengatakan Skotlandia termasuk salah satu pemerintahan yang paling awal menyerukan gencatan senjata. Pemerintah juga mengklaim konsisten mendorong perdamaian, keadilan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia di Gaza.
Pemerintah Skotlandia menyatakan telah mengambil “tindakan paling langsung dan efektif” yang berada dalam kewenangannya untuk mendorong tercapainya penyelesaian yang segera dan berkelanjutan sekaligus menghentikan penderitaan warga Palestina.
Selanjutnya, sikap pemerintah terhadap tuntutan Scottish Greens akan terlihat dalam Programme for Government yang menjadi landasan kebijakan pemerintahan Skotlandia ke depan.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
