Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Polri memberantas peredaran uang palsu (upal). Pabrik dan jaringan uang palsu, diharapkan diberantas secara tuntas.
Hal ini dinyatakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, menyikapi jaringan pemalsuan dan peredaran uang palsu di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur hingga Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam perkara itu polisi menyita sekitar Rp300 juta upal.
"Saya apresiasi kepolisian yang berhasil membongkar jaringan ini dan saya minta polisi wajib berantas tuntas pabrik uang palsu. Hal ini karena belakangan kasus uang palsu semakin marak," ujar Sahroni, dikutip Sabtu, 12 September 2026.
Selain di Jawa Timur dan Jawa Tengah, Polri sebelumnya juga menggerebek pabrik upal di Tangerang Selatan. Barang bukti yang disita mencapai Rp36 miliar.
Baca Juga: Kemnaker: Seleksi Program Magang Nasional 2026 Batch 2 Berlangsung Hingga 15 September
"Ini tentu mengkhawatirkan, karena saya yakin uang palsu ini ada untuk tujuan mudharat. Bisa saja untuk pembelian barang haram, pendanaan huru-hara, senjata, atau aktivitas ilegal lainnya. Itu sangat berbahaya," tuturnya.
Menurut Sahroni, peredaran uang palsu jika dibiarkan akan menimbulkan kerugian besar. Terutama terhadap masyarakat.
"Kalau praktik ini dibiarkan, dampaknya bisa ke mana-mana. Masyarakat bisa dirugikan, kepercayaan terhadap rupiah bisa terganggu, bahkan uang palsu ini bisa menjadi modal untuk menggerakkan kejahatan lain," kata dia.
Kata Sahroni, kejahatan seperti ini dianggap perlu mendapat atensi dari aparat. Jaringan tersebut perlu diputus.
"Apalagi sebelumnya kita juga melihat pemalsuan meterai dan berbagai alat pembayaran. Ini harus dianggap serius dan disikat sampai ke jaringan, pembuat, pemodal, dan siapa pun yang mengedarkannya. Jangan kasih ruang sedikit pun," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
