Pemerintah Tambah 1 Juta Ton Beras SPHP untuk Jaga Harga Saat El Nino

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah memutuskan menambah alokasi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1 juta ton untuk menjaga kestabilan harga beras di tengah musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan tambahan tersebut berupa beras SPHP medium yang nantinya disalurkan kepada masyarakat melalui pasar dengan harga yang telah ditetapkan.

"Kita tambah lagi tadi 1 juta (ton beras SPHP), 1 juta ton SPHP medium. Jadi beras yang disubsidi yang dijual di pasar kira-kira harganya Rp12.500 per kilogram," kata Zulhas usai Rapat Koordinasi Terbatas Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Kemenko Pangan Jakarta, Senin, 7 September 2026.

Menurut Zulhas, kondisi musim kemarau tahun ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Curah hujan yang sangat minim membuat sebagian petani tidak dapat menanam padi pada musim gadu atau periode paceklik.

Baca Juga: Antisipasi Dampak Paceklik, Pemerintah Tambah 1 Juta Ton Beras SPHP dan Percepat Penyaluran Bansos

Dampaknya, pasokan beras dari tingkat petani mengalami penurunan. Situasi tersebut kemudian memengaruhi harga karena keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan beras mengalami perubahan.

Kenaikan harga beras di sejumlah wilayah saat ini berada pada kisaran Rp100 hingga Rp200 per kilogram. Untuk mengantisipasi kenaikan yang lebih tinggi, pemerintah memilih menambah pasokan beras SPHP medium ke pasar.

Zulhas menjelaskan bahwa alokasi SPHP medium yang sebelumnya ditetapkan untuk 2026 mencapai 828 ribu ton. Namun, sebagian besar kuota tersebut telah disalurkan sehingga stok yang tersisa hanya sekitar 80 ribu ton.

Pemerintah kemudian menyepakati tambahan 1 juta ton beras SPHP medium. Penyalurannya akan dilakukan secara bertahap selama Oktober, November, dan Desember 2026.

Baca Juga: Bapanas: Aman dari El Nino, Stok Beras Capai 5,1 Juta Ton

Beras tersebut akan dijual berdasarkan ketentuan harga sesuai wilayah atau zonasi. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tetap dapat memperoleh beras bersubsidi dengan harga yang terjangkau.

Tambahan pasokan itu juga diharapkan memperkuat langkah pemerintah bersama Kementerian Pertanian dan Perum Bulog dalam menjaga ketersediaan beras selama masa paceklik nasional.

Pemerintah optimistis tambahan 1 juta ton tersebut dapat membantu mengendalikan kenaikan harga, mempertahankan kestabilan pasokan, sekaligus menjaga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan beras hingga musim panen berikutnya.

Adapun harga beras SPHP berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET) ditetapkan berbeda sesuai zonasi. Zona 1 yang mencakup Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi memiliki harga Rp12.500 per kilogram.

Untuk zona 2 yang meliputi wilayah Sumatra selain Lampung dan Sumatra Selatan, NTT, serta Kalimantan, harga ditetapkan Rp13.100 per kilogram. Sementara itu, zona 3 yang mencakup Maluku dan Papua memiliki harga Rp13.500 per kilogram.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memberi keterangan kepada awak media usai Rapat Koordinasi Terbatas Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Kemenko Pangan Jakarta, Senin, 7 September 2026. (Antara)

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya sebelumnya mengusulkan tambahan alokasi sebanyak 400 ribu ton untuk mencukupi kebutuhan hingga penghujung 2026.

Rizal menyebut stok beras SPHP yang berada di gudang Bulog saat ini tinggal sekitar 100 ribu ton. Tambahan pasokan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama September hingga Desember, termasuk menghadapi periode hari besar keagamaan.

Pemerintah kemudian memberikan dukungan lebih besar dengan menyetujui tambahan alokasi sebanyak 1 juta ton beras SPHP. Menurut Rizal, keputusan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah kepada Bulog dalam menjaga stabilitas harga sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Nah, kami ajukan lebih kurang 400 ribu ton, malah didukung oleh pemerintah 1 juta ton. Ini luar biasa support dari pemerintah kepada Bulog dan untuk rakyat perhatian luar biasa. Nah, jadi totalnya 1 juta ton ke depan," kata Rizal.

(Sumber: Antara)