DPRD DKI Soroti Rencana Transjakarta Buka Layanan ke Kepulauan Seribu

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mempertanyakan kesiapan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dalam rencana memperluas layanan transportasi hingga Kepulauan Seribu.

Menurut Nova, rencana tersebut masih membutuhkan kajian yang lebih menyeluruh. Sejumlah hal yang dinilai belum jelas mencakup tarif penumpang, kebutuhan armada, mekanisme subsidi atau public service obligation (PSO), hingga model pengelolaan layanan.

“Belum ada benar-benar yang bisa meyakinkan kami ini bisa jalan atau tidak, karena belum ada kajian secara lengkap,” kata Nova di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 3 September 2026.

Meski masih mempertanyakan kesiapan rencana tersebut, Nova menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperbaiki akses transportasi bagi masyarakat Kepulauan Seribu.

Baca Juga: Mengapa Pramono Pilih Transjakarta Kelola Transportasi ke Kepulauan Seribu?

Namun, ia meminta pemerintah tidak lebih dahulu menyampaikan rencana tersebut kepada masyarakat sebelum seluruh aspek teknis dan pembiayaannya memiliki kajian yang jelas.

Nova mengatakan hingga kini belum terdapat kepastian mengenai besaran tarif yang akan dibebankan kepada pengguna layanan. Mekanisme operasional transportasi laut yang akan dijalankan Transjakarta juga masih belum ditetapkan secara jelas.

Nova turut menyoroti wacana pembentukan anak perusahaan Transjakarta yang nantinya akan menangani layanan transportasi laut menuju Kepulauan Seribu.

Menurut dia, pembentukan badan usaha baru berpotensi meningkatkan kebutuhan anggaran. Pasalnya, perusahaan tersebut membutuhkan struktur organisasi sekaligus tenaga kerja tersendiri. 

Baca Juga: Mulai 2027, Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Dialihkan ke Transjakarta

Persoalan pendanaan juga menjadi perhatian Nova. Ia khawatir perluasan layanan Transjakarta ke sektor transportasi laut justru meningkatkan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Kekhawatiran itu muncul karena operasional Transjakarta selama ini masih memperoleh dukungan subsidi melalui PSO dari pemerintah.

Nova bahkan telah menanyakan kepada Direktur Utama Transjakarta apakah layanan transportasi laut ke Kepulauan Seribu dapat berjalan tanpa menggunakan dana PSO.

Namun, pihak Transjakarta menyampaikan bahwa layanan tersebut akan sulit dijalankan tanpa subsidi apabila tarif yang diterapkan tetap terjangkau bagi masyarakat.

“Berarti ada beban lagi di kita. Nah, ini kan kita harus pikirkan uangnya itu dari mana lagi secara operasionalnya,” tutur Nova.

Nova kemudian meminta kondisi fiskal Jakarta ikut menjadi pertimbangan sebelum pemerintah merealisasikan pengembangan layanan baru tersebut.

Ia juga mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar lebih cermat dalam menentukan sumber pembiayaan, khususnya jika menggunakan anggaran yang berasal dari APBD.

(Sumber: Antara)