Arsip - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (kanan) didampingi Wamensos Agus Jabo Priyono (kiri) melantik sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos) di kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (2/9/2026). Saifullah Yusuf melantik pejabat pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, dan pejabat fungsional, di antaranya Dodi Supono sebagai Inspektur Jenderal Kemensos dan Afrizon Tanjung sebagai Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Kemensos. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Sosial tengah mendalami indikasi penyalahgunaan kartu tanda penduduk (KTP) penerima bantuan sosial (bansos) milik kelompok rentan. Langkah ini diambil usai ditemukannya lebih dari 1,4 juta data penerima manfaat yang terindikasi terlibat judi daring (online).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pemerintah tidak serta-merta mencabut hak bansos warga miskin. Pasalnya, terdapat fenomena penyalahgunaan data pribadi milik lansia maupun keluarga tidak mampu oleh pihak lain atau anggota keluarga mereka sendiri.
"Ada 1.400.000 lebih terindikasi penerima bansos bermain judol. Sekarang kita dalami, ada fenomena KTP penerima bansos dimanfaatkan orang lain untuk membuat akun, membeli motor, atau langganan listrik," kata Mensos yang akrab disapa Gus Ipul tersebut di Jakarta, Rabu, 2 Agustus 2026.
Gus Ipul menjelaskan, selain akibat pencurian data KTP oleh pihak ketiga, penyelidikan Kemensos mengindikasikan adanya transaksi judi daring yang dilakukan oleh anak atau kerabat penerima manfaat tanpa sepengetahuan pemilik KTP yang bersangkutan.
Menyikapi hal itu, Kemensos siap menggelar verifikasi ulang di lapangan bagi para lansia atau warga kurang mampu yang penyaluran bansosnya sempat tertolak atau terhenti akibat indikasi tersebut.
"Jika terbukti memenuhi kriteria dan tidak bersalah secara langsung, bansos akan tetap disalurkan," cetusnya.
Sebagai langkah pencegahan kebocoran data di masa depan, Kemensos menyiapkan mitigasi keandalan sistem informasi digital. Pihaknya turut berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Polri untuk menindak kejahatan siber dan aktivitas judi daring.
Gus Ipul pun meyakinkan bahwa pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi secara terpadu (DTSEN) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) kini mampu memilah secara terperinci penyebab perubahan status ekonomi warga miskin baik yang lepas dari bansos karena graduasi mandiri, efektivitas intervensi program pemerintah, maupun akibat kepemilikan data yang bermasalah.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
