Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meluruskan informasi terkait anggaran hampir Rp7 triliun yang dialokasikan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperbaiki Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan, anggaran tersebut merupakan total alokasi anggaran operasional dan program BPS secara keseluruhan.
Ia menegaskan, anggaran hampir Rp7 triliun tersebut tidak secara khusus dialokasikan hanya untuk perbaikan DTSEN maupun pelaksanaan Sensus Ekonomi.
"Anggaran sebesar hampir Rp7 triliun merupakan total alokasi anggaran operasional dan program Badan Pusat Statistik (BPS) secara keseluruhan dan bukan anggaran yang semata-mata dikhususkan untuk DTSEN maupun Sensus Ekonomi," ucap Deni dalam keterangan tertulis, Kamis 27 Agustus 2026.
Baca juga: Respons Purbaya soal Polemik Desil Tak Sesuai Kondisi Ekonomi Warga
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya merespons terkait polemik penetapan kelompok ekonomi, atau desil yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat
Dalam hal ini, Purbaya menyebut pemerintah saat ini tengah melakukan perbaikan terhadap data yang digunakan dalam penetapan desil.
Ia menjelaksan pemerintah telah menambah anggaran untuk BPS guna meningkatkan kualitas DTSEN.
"Makanya sedang diperbaiki, saya ngeluarin uang cukup banyak ke BPS tahun ini," ucap Purbaya di Kantor Kemenkeu, Rabu 26 Agustus 2026.
Purbaya menyebut anggaran untuk DTSEN dan sensus yang dialokasikan kepada BPS mencapai Rp7 triliun lebih.
Baca juga: Purbaya Dapat Aduan Asperindo Soal Biaya Kargo Udara, Standardisasi Tarif Dikebut
Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan dalam rangka memperbaiki dan memperbarui data sosial ekonomi masyarakat.
"Jadi DTSEN sama sensus itu kalau nggak salah Rp7 triliun, Rp7 triliun lebih sedikit, cukup banyak yang dimasukin ke BPS," lanjutnya.
Ia menjelaskan, tambahan anggaran tersebut diberikan setelah BPS meminta dukungan pada awal tahun untuk memastikan kualitas DTSEN semakin baik.
"Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun penambahan anggaran, kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus," ungkap Purbaya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya merespons terkait polemik penetapan kelompok ekonomi, atau desil yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)