Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan berbagai barang bersubsidi ke depan akan dilakukan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana memeriksa laporan pajak PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Injourney) setelah mendapat keluhan dari pengusaha terkait mahalnya biaya logistik akibat tarif yang berlapis.
Keluhan tersebut disampaikan oleh Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo).
Asperindo merupakan asosiasi yang menaungi lebih dari 350 perusahaan jasa kurir dan logistik dengan estimasi penyerapan tenaga kerja sekitar 6 juta orang.
Terdapat dua persoalan utama yang disampaikan Asperindo. Pertama, terkait pengenaan biaya Jasa Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos (Jasper), Jasa Terkait Bandar Udara (Jaster), dan Standard Ground Handling Agreement (SGHA) dalam rantai pengiriman kargo udara.
Baca juga: Purbaya Dapat Aduan Asperindo Soal Biaya Kargo Udara, Standardisasi Tarif Dikebut
Bendahara Negara itu mengakui persoalan yang disampaikan Asperindo belum sepenuhnya tuntas.
Namun Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam hal ini akan mempercepat pembentukan regulasi terkait layanan logistik di bandara.
"Nggak tuntas, tapi sebagian kan Perhubungan akan mempercepat proses pembuatan peraturan Menteri Perhubungan, sehingga servis di bandara nanti kelihatan seperti apa," ucap Purbaya usai sidang ke-14 kanal debottlenecking di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu 26 Agustus 2026.
Lebih lanjut, Menurutnya, aturan tersebut diharapkan dapat membuka persaingan yang lebih luas sehingga harga jasa logistik lebih terkendali dan beban biaya yang ditanggung konsumen dapat ditekan.
Purbaya juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat meminta Injourney menunda penerapan tarif tersebut.
Namun, ia menyebut permintaan itu disebut tidak mendapat respons positif.
"Tadi kan kita coba minta rayu sedikit InJourney untuk menunda, tapi dia nggak mau kayaknya. Ya sudah, kita periksa saja pajaknya entar gimana dia," lanjutnya.
Baca juga: Purbaya Siapkan Anggaran Penanganan Karhutla: Asal Jangan di Mark Up Aja!
Purbaya menegaskan pengendalian biaya logistik penting dilakukan untuk menjaga kelancaran arus barang dan menekan tekanan inflasi. Terlebih, Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga biaya transportasi barang antarpulau cenderung lebih tinggi.
"Biasanya kalau sudah satu naik nggak dikendalikan, yang lain akan ikut naik, jadi biaya logistiknya semakin mahal. Jadi kita coba mengendalikan biaya logistik dengan kebijakan yang pas supaya arus barang lebih baik di sini sehingga inflasi juga bisa dikendalikan," tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
