NTVNews.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak seluruh masyarakat Jakarta untuk ikut menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, dengan memberikan informasi secara terbuka dan sesuai kondisi sebenarnya kepada petugas Badan Pusat Statistik (BPS).
Ia mengatakan, keterbukaan masyarakat sangat penting agar pelaksanaan sensus dapat menghasilkan data yang akurat mengenai kondisi ekonomi di Jakarta. Pendataan Sensus Ekonomi 2026 sendiri masih berlangsung hingga 15 September 2026.
Imbauan tersebut disampaikan Pramono setelah dirinya mengikuti proses pendataan Sensus Ekonomi 2026 secara langsung oleh petugas BPS di Balai Kota Jakarta, Senin, 31 Agustus 2026.
Ia menuturkan, seluruh pertanyaan yang diajukan petugas BPS telah dijawab berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Ia menilai masyarakat juga perlu memberikan informasi secara jujur agar data yang dihimpun mampu menggambarkan kondisi ekonomi Jakarta secara menyeluruh.
"Petugas BPS yang hari ini secara langsung menanyakan sesuai dengan tugas yang ditugaskan dalam Sensus yang dilakukan kali ini, saya sudah menjawab secara apa adanya," kata Pramono.
Menurutnya, Sensus Ekonomi merupakan bagian dari tugas negara yang memiliki dasar konstitusional. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak ragu ketika didatangi atau dimintai keterangan oleh petugas sensus.
Sekretaris Utama BPS RI, Zulkipli dan Pramono Anung ( NTVNews.id/Adiansyah)
Pramono secara khusus meminta warga yang masih enggan memberikan informasi kepada petugas BPS agar tidak menutup diri. Ia mengingatkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan pendataan ekonomi.
Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Pramono mengajak masyarakat membantu petugas BPS dengan memberikan jawaban sesuai fakta yang ada.
"Sebagai Gubernur Jakarta, saya juga mengimbau kepada masyarakat di Jakarta untuk membantu BPS dalam rangka tugas mereka melakukan sensus, terutama bagi masyarakat-masyarakat yang masih menutup diri," ungkapnya.
Ia berharap masyarakat memahami bahwa data yang dikumpulkan melalui Sensus Ekonomi 2026 memiliki tujuan untuk memotret kondisi ekonomi, bukan untuk kepentingan lain.
Pramono juga menepis kekhawatiran masyarakat yang menganggap pendataan Sensus Ekonomi 2026 berkaitan dengan urusan perpajakan. Ia menegaskan, pelaksanaan sensus tersebut tidak memiliki kaitan dengan perpajakan maupun kepentingan lain di luar pendataan kondisi ekonomi.
"Ini tidak ada hubungan sama sekali dengan, misalnya, perpajakan ataupun dengan hal-hal lain. Ini betul-betul adalah Sensus Ekonomi untuk mengetahui potret tentang kondisi dan keadaan di Jakarta," imbuhnya.
Pramono Anung (NTVNews.id/Adiansyah)