BGN Bersama Kemenkeu Tinjau Kembali Pelaksanaan Program MBG

Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mendatangi kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat, untuk membahas evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Sudaryono mengatakan pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menyelaraskan pelaksanaan program antarkementerian, khususnya karena MBG memiliki alokasi anggaran yang besar.

“Kami ingin sinkronisasi semua. Saya kira ini kolaborasi. Pemerintah ini kan semua kementerian itu saling kolaborasi, nggak ada sekat-sekat. Jadi, kami maksimalkan bahwa MBG, dengan anggaran paling besar di antara semua kementerian/lembaga, dilaksanakan dengan baik,” kata Sudaryono di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat, 28 Agustus 2026.

Ia menjelaskan, pembahasan dengan Kemenkeu mencakup penggunaan anggaran pada tahun berjalan, sisa anggaran, hingga rencana penganggaran untuk tahun berikutnya.

Dalam evaluasi tersebut, BGN turut membahas daftar satuan pendidikan yang mendapatkan manfaat MBG. Berdasarkan hasil peninjauan, terdapat sekitar 80 sekolah swasta yang dinilai tidak membutuhkan dukungan makanan bergizi, tetapi masih tercatat sebagai penerima program.

Baca juga: BGN Coret 80 Sekolah Swasta Elit Penerima MBG

BGN berencana mengeluarkan sekolah-sekolah tersebut dari daftar penerima agar penggunaan anggaran MBG dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp240 triliun untuk Program MBG dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa total belanja pendidikan dalam RAPBN 2027 mencapai Rp820,9 triliun. Dari anggaran tersebut, Program MBG ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sekitar 60,6 juta penerima.

Untuk memperkuat pengawasan, Kemenkeu memanfaatkan jaringan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Purbaya mengatakan jajaran Kanwil DJPb hingga tingkat kabupaten/kota telah melakukan survei terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah masing-masing. Survei tersebut dilakukan untuk melihat berbagai aspek pelaksanaan MBG di lapangan.

“Bukan naruh perwakilan, kita memang punya di seluruh provinsi sampai dari tingkat II di seluruh Indonesia, di Kanwil Perbendaharaan (DJPb). Nah, itu kita manfaatkan sekarang untuk melakukan semacam survei ke semua aspek-aspek (SPPG) yang ada di sana,” kata Purbaya di Jakarta pada Rabu, 12 Agustus 2026.

Baca juga: Pemerintah Evaluasi MBG, Anggaran Rp268 Triliun 2026 Ditargetkan Terserap Optimal

Berdasarkan hasil pemantauan yang telah dilakukan, Purbaya menilai pelaksanaan Program MBG secara umum telah berjalan dengan baik.

(Sumber: Antara)