Arsip foto - Imigran rohingya di pesisir Pantai Desa Alue Bu Jalan, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur, pada 5 Januari 2025. (ANTARA)
Ntvnews.id, Naypyidaw - Pemerintah Myanmar untuk pertama kalinya menyatakan hampir 309 ribu pengungsi Rohingya yang berada di Bangladesh telah terverifikasi sebagai mantan penduduk Negara Bagian Rakhine. Mereka dinilai memenuhi syarat untuk kembali ke Myanmar apabila situasi keamanan di wilayah tersebut telah membaik.
Kementerian Luar Negeri Myanmar mencatat sebanyak 308.975 pengungsi telah diverifikasi sebagai mantan penduduk Rakhine. Pemerintah Myanmar menyatakan siap menerima mereka setelah kondisi keamanan di wilayah yang masih dilanda konflik tersebut menjadi lebih stabil.
"Myanmar akan menerima orang-orang yang mengungsi dan telah diverifikasi sebagai mantan penduduk Negara Bagian Rakhine ketika situasi keamanan di Negara Bagian Rakhine menjadi lebih stabil," kata Kementerian Luar Negeri Myanmar, dikutip dari Anadolu Agency, Senin, 17 Agustus 2026.
Pernyataan tersebut menjadi perkembangan penting dalam proses pemulangan pengungsi Rohingya yang selama bertahun-tahun menemui berbagai hambatan. Upaya repatriasi yang sebelumnya dilakukan Myanmar dan Bangladesh beberapa kali tidak berhasil, sehingga belum terjadi pemulangan dalam jumlah besar.
Kekhawatiran mengenai keselamatan, status kewarganegaraan, dan pemenuhan hak-hak dasar menjadi sejumlah faktor yang menghambat proses tersebut.
Situasi semakin kompleks setelah konflik antara militer Myanmar dan kelompok Arakan Army berlangsung di Rakhine. Kelompok tersebut kini menguasai sebagian besar wilayah negara bagian itu.
Rohingya merupakan kelompok minoritas yang mayoritas memeluk agama Islam di Myanmar. Mereka telah menghadapi diskriminasi dan persekusi selama bertahun-tahun, termasuk persoalan status kewarganegaraan.
Sejak operasi militer Myanmar pada 2017, ratusan ribu warga Rohingya meninggalkan Myanmar dan mencari perlindungan di Bangladesh.
Saat ini, jumlah pengungsi Rohingya di Bangladesh telah mencapai lebih dari 1,3 juta orang. Sebagian lainnya memilih menempuh perjalanan laut yang berbahaya menuju negara-negara lain, termasuk Indonesia dan Malaysia.
Pemerintah Bangladesh menegaskan bahwa proses pemulangan harus berlangsung secara sukarela, aman, serta berkelanjutan.
Di sisi lain, para pengungsi Rohingya meminta adanya kepastian mengenai kewarganegaraan, jaminan keamanan, dan pemenuhan hak-hak dasar sebelum mereka bersedia kembali ke Myanmar.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
