Eks PM Bangladesh Sheikh Hasina Tetap Ingin Pulang Meski Akui Nyawanya Terancam

Ntvnews.id, Dhaka - Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina menyatakan tetap bertekad kembali ke Dhaka meskipun menyadari keselamatan dirinya tidak terjamin.

Dalam pernyataan tertulis kepada AFP, Hasina mengatakan keputusan tersebut diambil "karena rakyat memanggil saya."

"Saya mungkin dibunuh. Saya mungkin ditangkap. Saya mungkin dijebloskan ke penjara," kata Hasina dalam balasan email kepada AFP, dikutip, Kamis, 30 Juli 2026.

"Saya sepenuhnya sadar akan nasib saya. Namun, saya ingin kembali karena rakyat memanggil saya," lanjutnya.

Hasina digulingkan dari jabatannya pada Agustus 2024 setelah gelombang demonstrasi yang dipimpin generasi muda atau Gen Z bersama mahasiswa. Aksi tersebut mengakhiri kekuasaannya yang telah berlangsung selama 15 tahun.

Setelah lengser, Hasina melarikan diri ke India menggunakan helikopter ketika massa memasuki kediaman resminya.

Pada November 2025, pengadilan di Dhaka memvonis Hasina bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan menjatuhkan hukuman mati melalui hukuman gantung.

Menanggapi putusan tersebut, Hasina menyebutnya sebagai "balas dendam politik yang dibungkus kedok hukum".

Menurut catatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hingga 1.400 orang dilaporkan tewas akibat tindakan represif aparat ketika Hasina berusaha mempertahankan kekuasaannya.

Selama bertahun-tahun, berbagai kelompok hak asasi manusia menuding pemerintahannya melakukan pelanggaran, mulai dari pembunuhan terhadap lawan politik, penindasan oposisi, manipulasi proses peradilan, hingga penyelenggaraan pemilu yang tidak adil.

Namun, Hasina menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai "kampanye yang direkayasa secara politis".

Ia juga membantah telah memberikan persetujuan atas penggunaan kekuatan berlebihan saat menghadapi demonstrasi mahasiswa yang berujung pada penggulingan pemerintahannya.

"Pemerintahan saya menunjukkan tingkat kesabaran tertinggi dan berupaya mengarahkan gerakan mahasiswa menuju solusi damai," tulis Hasina.

Baca Juga: Infografik: Lelang Frekuensi Kemkomdigi Perluas Internet hingga Pelosok

Menurutnya, aksi tersebut pada awalnya hanyalah "demo mahasiswa biasa". Namun kemudian, demonstrasi berubah karena ditunggangi "operasi terencana yang digerakkan oleh instruksi tersembunyi, kekerasan terorganisir, propaganda, dan tujuan untuk menggulingkan pemerintah."

Saat ini Hasina tinggal di lokasi yang dirahasiakan di India. Ia menegaskan tidak mendapat tekanan dari pemerintah India terkait kepulangannya ke Bangladesh.

"Saya bisa katakan bahwa saya tinggal di India dengan penuh rasa hormat dan bermartabat," katanya.

"Pihak berwenang India tidak pernah membahas masalah ekstradisi dengan saya. Saya sendiri yang memutuskan untuk kembali ke negara saya," pungkasnya.

Hubungan India dan Bangladesh yang sempat memburuk setelah jatuhnya pemerintahan Hasina dilaporkan kembali stabil sejak Tarique Rahman menjabat sebagai perdana menteri pada Februari.

Pengadilan setempat di Bangladesh telah mengeluarkan surat perintah penangkapan mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang melarikan diri ke India pada 5 Agustus 2024 atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan yang diduga dilakukan selama aksi prote ((Antara))

Pemerintah Bangladesh telah mengajukan permintaan resmi ekstradisi Hasina kepada India, yang kini masih dalam proses pemeriksaan oleh otoritas setempat.

Hasina juga memilih tidak memberikan komentar mengenai demonstrasi nasional di India yang dipimpin kalangan Gen Z dan berujung pada pengunduran diri menteri pendidikan negara tersebut.

Saat ditanya apakah akan kembali aktif berpolitik setelah pulang ke Bangladesh, mengingat partainya, Awami League, secara efektif telah dilarang, Hasina tidak memberikan jawaban tegas.

"Kekuasaan bukanlah tujuan saya. Pengabdian kepada rakyatlah tujuan saya," ujarnya.

Ia turut menyampaikan rasa "simpati bagi setiap keluarga yang kehilangan orang yang dicintai", namun tidak menyampaikan permintaan maaf atas peristiwa yang terjadi selama masa pemerintahannya.

Hasina juga menghindari pertanyaan mengenai penyesalannya terhadap berbagai keputusan yang diambil saat krisis politik berlangsung.

"Keputusan negara tidak diambil oleh satu orang saja, dan keputusan tersebut tidak dapat dinilai secara jujur dengan memisahkan satu momen dari keseluruhan krisis," tuturnya.