ISPU Memburuk Akibat Karhutla, Walhi Minta Negara-Korporasi Bertanggung Jawab

Ntvnews.id, Jakarta - Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di sejumlah wilayah, khususnya Sumatera dan Kalimantan, semakin memburuk karena kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Angka ISPU tertinggi mencapai 2000 dengan kategori berbahaya dialami oleh warga Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Pencemaran udara dan krisis kesehatan pun kembali harus ditanggung oleh masyarakat. Situasi tersebut bukan sekadar persoalan kualitas udara yang semakin memburuk, melainkan gagalnya negara menjamin hak asasi warga negaranya atas kesehatan dan keselamatan.

Data kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang tersedia di sejumlah wilayah menunjukkan besarnya beban kesehatan yang harus ditanggung masyarakat.

Baca juga: Karhutla Kembali Melanda Kawasan Gunung Bromo, Petugas Berjibaku Memadamkan Api

Berdasarkan perhitungan rata-rata dari total kasus dan periode pencatatan yang tersedia, Sumatera Selatan mencatat rata-rata sekitar 10.020 kasus ISPA per minggu, Kalimantan Barat sekitar 4.958–5.298 kasus per minggu, Riau sekitar 2.561 kasus per minggu, Kota Jambi sekitar 2.053 kasus per minggu, dan Kalimantan Selatan sekitar 1.083 kasus per minggu.

Menurut Musdalifah Jamal, Pengkampanye Ekosistem Esensial dan Pangan WALHI, angka tersebut menunjukkan bahwa ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi, masyarakat menghadapi risiko dan ancaman kesehatan yang terus berulang.

Ada anak-anak, perempuan, lansia dan kelompok rentan lainnya yang harus menanggung dampak dari kualitas udara yang buruk.

"Memburuknya ISPU dan meningkatnya angka kasus ISPA merupakan dampak dari kegagalan negara dalam melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas korporasi yang merusak ekosistem penting dan memastikan perlindungan terhadap lingkungan dan ruang hidup masyarakat membuat rakyat harus menanggung derita hingga mengancam nyawa,” kata Ifha dalam keterangan tertulis, Minggu 13 September 2026.

Selain memastikan pencegahan, perlindungan, dan pemulihan lingkungan, negara juga harus memastikan ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas layanan kesehatan tanpa diskriminasi.

Desakan agar pemerintah menyediakan layanan kesehatan yang dapat diakses secara gratis bagi masyarakat terdampak disampaikan oleh Sri Hartini, Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat.

“Kami mendesak Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memenuhi hak atas kesehatan, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia," tegas Sri.

Baca juga: Kemenkes Catat 113 Ribu Kasus ISPA di Wilayah Terdampak Karhutla

"Segera siapkan perlindungan khusus bagi masyarakat yang tetap harus bekerja di luar ruangan ketika kualitas udara berada pada tingkat berbahaya, serta ruang aman/ruang udara bersih bagi masyarakat, terutama di wilayah dengan kondisi ISPU yang mengkhawatirkan. Harus menunggu berapa banyak korbannya agar pemerintah baru bergerak cepat?” lanjutnya.

WALHI menegaskan bahwa pemerintah harus mengambil langkah cepat untuk mengendalikan sumber pencemaran dan memastikan penegakan hukum berjalan, baik terhadap korporasi maupun pihak lain yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan.

Selanjutnya, memastikan tidak ada lagi praktik pengelolaan hutan dan lahan yang meningkatkan risiko kebakaran, khususnya di area gambut, dan memastikan pemulihan ekosistem penting.

Perlindungan terhadap ekosistem penting seperti hutan, gambut yang merupakan penyangga kehidupan merupakan salah satu upaya untuk memastikan perlindungan dan jaminan hak atas kesehatan bagi masyarakat.

“Karhutla bukan sekadar persoalan asap. ISPU yang memburuk dan ribuan kasus ISPA adalah alarm bahwa krisis ekologis telah berubah menjadi krisis kesehatan bagi masyarakat yang terdampak. Bahkan krisis ini sudah mengarah pada ekosida. Maka negara dan korporasi harus bertanggung jawab untuk memastikan penanganan karhutla secara maksimal dan tentunya memenuhi hak atas kesehatan masyarakat,” tutup Ifha.