Malaysia Tahan Lebih dari 100 Pengungsi Rohingya

Ntvnews.id, Kuala Lumpur -Otoritas Malaysia menahan lebih dari 100 pencari suaka Rohingya di luar kantor Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) di Kuala Lumpur pada Senin, 27 Juli 2026. Mereka mengaku datang untuk mencari perlindungan setelah diusir dari tempat tinggal mereka di negara bagian Penang.

Berdasarkan kesaksian yang dihimpun Reuters, seluruh pengungsi, termasuk perempuan dan anak-anak, dibawa bersama barang-barang mereka menggunakan empat truk polisi sekitar pukul 20.30 waktu setempat.

Seorang pejabat kepolisian yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan para pengungsi kemudian dibawa ke Markas Besar Kepolisian Kuala Lumpur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Baca Juga: Wamendagri Bima Arya Sebut Inflasi Adalah Kunci Menuju 8 Persen

Para pencari suaka tersebut mengaku diusir oleh warga setempat dari rumah-rumah mereka di Penang pada Minggu. Setelah itu, mereka melakukan perjalanan menggunakan bus menuju Kuala Lumpur dengan harapan memperoleh bantuan dari UNHCR terkait proses penempatan kembali.

Di sisi lain, Kepolisian Penang menyatakan warga Rohingya tersebut berpindah ke Kuala Lumpur secara sukarela dengan dukungan pemerintah negara bagian, pemerintah federal, dan Dewan Keamanan Nasional Malaysia.

"Pemindahan ini dilakukan karena adanya persaingan ekonomi dan wilayah yang muncul setelah meningkatnya populasi Rohingya di daerah tersebut," kata Kepala Kepolisian Distrik Seberang Perai Utara Anuar Abdul Rahman, dikutip dari Channel News Asia, Selasa, 28 Juli 2026.

Peristiwa tersebut terjadi di tengah meningkatnya ujaran kebencian dan penyebaran disinformasi terhadap komunitas Rohingya di media daring sejak Mei lalu. Menurut Reuters, kondisi itu memicu meningkatnya intimidasi dan pengawasan terhadap komunitas Rohingya, termasuk penutupan sejumlah sekolah.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan kerumunan warga Rohingya di luar kantor UNHCR telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa siapa pun yang tidak memiliki dokumen maupun izin resmi akan ditindak oleh otoritas imigrasi.

"Tidak seorang pun berhak menguasai bagian mana pun dari kota ini," kata Anwar dalam sebuah video yang diunggah melalui media sosial.

Sementara itu, Wakil Direktur Human Rights Watch untuk Asia, Bryony Lau, mendesak pemerintah Malaysia agar lebih mengutamakan perlindungan terhadap para pengungsi Rohingya yang terus menghadapi ancaman penangkapan dan penggerebekan.

"Pemerintah Malaysia seharusnya memprioritaskan perlindungan terhadap para pengungsi yang telah diusir dari rumah mereka, bukan justru semakin meneror mereka dengan melakukan penahanan," ujarnya.

Sebelumnya, UNHCR juga menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya ujaran kebencian, disinformasi, dan narasi yang merendahkan komunitas Rohingya maupun kelompok pengungsi lainnya di Malaysia. Badan PBB tersebut menilai kondisi itu berpotensi memicu pelecehan serta diskriminasi di kehidupan nyata.

Berdasarkan data UNHCR, hingga akhir Februari tercatat sekitar 126.000 pengungsi Rohingya terdaftar di Malaysia. Namun, sejumlah organisasi hak asasi manusia memperkirakan masih banyak pengungsi lain yang belum masuk dalam pendataan resmi.