Ntvnews.id, Taheran - Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menegaskan bahwa Selat Hormuz belum akan dibuka kembali sebelum Amerika Serikat (AS) memenuhi seluruh tuntutan yang telah disampaikan Teheran sehari sebelumnya.
Salah satu permintaan Iran kepada AS adalah pemberian kompensasi atas kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan akibat perang.
Selain itu, Teheran berencana memberlakukan biaya bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Iran juga mengancam akan mengambil tindakan terhadap kapal yang dianggap berupaya menghindari jalur pelayaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah Iran.
"Kami mempertahankan penutupan Selat Hormuz sampai musuh menerima semua persyaratan kami... Selat tersebut kini pada dasarnya merupakan medan perang bagi kami dan bukan sekadar jalur perairan," kata pernyataan IRGC, dikutip dari AFP, Senin, 10 Agustus 2026.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan pembahasan bersama Oman terkait lalu lintas serta pengelolaan Selat Hormuz telah mendekati tahap final.
Baca Juga: Trump Sebut Selat Hormuz Segera Dibuka
Meski begitu, Araghchi menekankan bahwa keputusan untuk membuka kembali jalur pelayaran strategis tersebut masih bergantung pada sejumlah persyaratan lainnya, termasuk tuntutan kompensasi atas pelanggaran terhadap kesepakatan yang dibuat pada Juni.
Araghchi juga menyangkal adanya perundingan langsung antara Iran dan AS. Menurut dia, kedua negara saat ini hanya melakukan pertukaran pesan dengan menggunakan pihak ketiga sebagai perantara.
Sehari sebelumnya, Sabtu, 8 Agustus 2026, Kepala Keamanan Iran Mohammad Bagher Zolghadr mengumumkan sejumlah tuntutan yang harus dipenuhi sebelum Selat Hormuz kembali dibuka.
Salah satu tuntutan tersebut adalah penghentian perang serta agresi terhadap Iran dan kelompok maupun negara sekutunya di Lebanon, Palestina, Yaman, serta Irak.
Kapal kargo komersial dan kapal tanker minyak mentah yang berlabuh di Teluk Oman, lepas pantai Muscat, Oman, pada 21 Juni 2026, saat mereka bersiap untuk melintasi Selat Hormuz yang sangat penting. Lalu lintas maritim di sepanjang koridor perdagangan (Antara)
Selain itu, Zolghadr meminta AS menghentikan blokade tandingan terhadap pelabuhan Iran, mencabut sanksi, mengembalikan aset Iran yang dibekukan, serta memberikan kompensasi atas kerusakan yang timbul akibat perang. Pernyataan tersebut dikutip dari kantor berita Tasnim.
Sementara itu, Oman pada Sabtu mengecam serangkaian serangan yang terjadi terhadap kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz. Namun, pemerintah Oman tidak secara langsung menyebut Iran sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Kementerian Luar Negeri Oman menyatakan pembicaraan mengenai pengaturan pelayaran di Selat Hormuz masih berlangsung dalam kondisi yang positif dan konstruktif. Oman pun meminta seluruh pihak menahan diri dari tindakan yang berpotensi mengganggu atau membahayakan kemajuan negosiasi.
Baca Juga: Gak Dapat Undangan Upacara HUT Ke-81 RI? Pemerintah Siapkan Pesta Rakyat
Kesepakatan yang sebelumnya dicapai antara Iran dan AS menyatakan bahwa Teheran bersama Muscat akan membahas tata kelola Selat Hormuz di masa depan dengan melibatkan negara-negara Teluk lainnya. Pengaturan tersebut juga akan mengacu pada hukum internasional yang berlaku.
Iran diketahui telah menerapkan blokade efektif di Selat Hormuz sejak AS dan Israel melancarkan serangan provokasi pada 28 Februari lalu.
Serangkaian serangan yang terus berlangsung di kawasan jalur pelayaran strategis tersebut kemudian berkontribusi terhadap runtuhnya gencatan senjata antara AS dan Iran yang sebelumnya dicapai pada April.
Para mediator selanjutnya mendorong Washington dan Teheran untuk kembali menjalankan poin-poin yang tercantum dalam nota kesepahaman yang disepakati pada Juni. Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi upaya melanjutkan pembicaraan perdamaian antara kedua negara.
Ilustrasi - Selat Hormuz (Antara)