Kabinet Bayangan Resmi Dideklarasikan, Idrus Marham: Jangan Sampai Demokrasi Terjebak Politik Bayangan

Ntvnews.id, Jakarta - Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari akademisi, peneliti, dan aktivis resmi mendeklarasikan Kabinet Bayangan sebagai mitra kritis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kabinet yang diumumkan pada Juli 2026 itu beranggotakan 15 menteri bayangan dan dipimpin oleh Feri Amsari sebagai Menteri Sekretaris Negara. Inisiatif tersebut diklaim bertujuan memperkuat fungsi checks and balances melalui penyusunan alternatif kebijakan berbasis riset, bukan untuk merebut kekuasaan pemerintah.

Kabinet Bayangan bahkan telah menggelar rapat perdana setelah deklarasi. Feri Amsari menyebut pembentukan lembaga tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap melemahnya pengawasan terhadap pemerintah dan minimnya oposisi formal di parlemen.

Menanggapi perkembangan tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik Idrus Marham menilai pembentukan kabinet bayangan merupakan hak politik yang dijamin dalam negara demokrasi. Namun, menurut dia, kebebasan berekspresi harus tetap diiringi tanggung jawab publik serta menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Di era demokrasi orang memang bisa membuat apa saja. Yang serius bisa, yang sensasional juga bisa, bahkan membuat bayangan juga bisa. Persoalannya adalah apa niatnya dan sejauh mana memberikan kemaslahatan bagi publik," kata Idrus dalam pernyataan tertulis, Jumat, 7 Agustus 2026.

Idrus mengatakan demokrasi tidak hanya menyediakan ruang kebebasan dan ekspresi politik, tetapi juga ruang tanggung jawab, dedikasi, serta kejujuran dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

Baca Juga: Selain Ratusan Senjata, Polisi Juga Kantongi Dokumen Penting

Ia menilai alasan pembentukan kabinet bayangan yang didasarkan pada anggapan melemahnya fungsi oposisi masih menyisakan pertanyaan. Menurut Idrus, tidak ada satu kelompok pun yang memiliki otoritas untuk mengklaim suatu kebijakan pemerintah benar atau salah secara sepihak.

"Dalam demokrasi setiap warga negara memang memiliki hak untuk berpendapat. Tetapi tidak seorang pun memperoleh hak istimewa untuk menjadikan pendapatnya sebagai ukuran kebenaran publik," ujarnya.

Idrus menegaskan kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi. Namun kritik yang sehat harus membuka ruang dialog, koreksi, dan perdebatan, bukan berubah menjadi klaim kebenaran yang bersifat mutlak.

Ia mengingatkan agar ruang publik tidak bergeser menjadi arena penghakiman politik. Menurutnya, kecenderungan memperlakukan opini publik layaknya putusan pengadilan hanya akan mengurangi kualitas demokrasi.

"Ruang publik tidak lagi menjadi arena pertukaran argumentasi, tetapi berubah menjadi ruang yang memproduksi vonis-vonis politik terhadap pemerintah," katanya.

Idrus juga mengingatkan agar kehidupan politik nasional tidak terjebak pada apa yang disebutnya sebagai "inflasi simbolik", yakni bertambahnya simbol dan atraksi politik tanpa diikuti peningkatan kapasitas penyelesaian persoalan bangsa.

Menurut dia, Indonesia saat ini tidak kekurangan kelompok yang mampu menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Yang justru dibutuhkan adalah kemampuan mengubah kritik menjadi solusi dan kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Karena itu, Idrus mengajak publik menguji setiap kreativitas politik melalui tiga pertanyaan, yakni apakah mampu memperluas pengetahuan publik, memperkuat kualitas pengambilan keputusan nasional, dan menghasilkan kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan sekadar sensasi politik.

Ia juga mengingatkan agar demokrasi tidak bergeser dari politik penyelesaian masalah (problem solving politics) menuju politik demonstrasi (demonstrative politics), yang lebih mengejar perhatian publik daripada menghadirkan solusi.

Menurut Idrus, Indonesia tengah menghadapi tantangan besar, mulai dari produktivitas ekonomi, kualitas pendidikan, transformasi digital, ketahanan pangan dan energi, pengembangan kecerdasan buatan, hingga perubahan iklim. Seluruh persoalan tersebut, kata dia, membutuhkan riset, inovasi kebijakan, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen jangka panjang.

"Demokrasi yang matang bukanlah demokrasi yang paling gaduh, melainkan demokrasi yang paling produktif. Mari kita hidup nyata, jangan hidup dalam bayang-bayang," ujar Idrus.