Iran Desak PBB Minta Negara Teluk Hentikan Dukungan Serangan AS

Ntvnews.id, Moskow - Pemerintah Iran meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak negara-negara di kawasan Teluk agar tidak lagi mengizinkan Amerika Serikat menggunakan wilayah mereka untuk melancarkan serangan ke Iran.

Permintaan tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei.

"Anda [PBB] harus mendesak negara-negara yang bersangkutan untuk segera berhenti mengizinkan Amerika Serikat menggunakan wilayah mereka sebagai landasan peluncuran agresi terhadap Iran," kata juru bicara tersebut.

Pernyataan itu muncul setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, melalui juru bicaranya Stephane Dujarric, memperingatkan potensi konsekuensi yang dapat terjadi apabila permusuhan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat.

Baca Juga: Iran Desak Dewan Keamanan PBB Bertindak Tegas Atas Serangan AS dan Israel

Melalui unggahan di platform X, Baghaei menanggapi pernyataan Dujarric mengenai kemungkinan kembali memanasnya konflik antara Washington dan Teheran, termasuk serangan yang berpotensi meluas ke negara-negara lain di kawasan Timur Tengah.

Menurut Baghaei, serangan Iran terhadap pangkalan dan fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan selatan Teluk Persia merupakan bentuk pelaksanaan yang sah dari "hak untuk membela diri."

Iran dan Amerika Serikat sebelumnya menandatangani sebuah memorandum pada 18 Juni yang mengatur berakhirnya konflik yang dimulai sejak 28 Februari. Namun, situasi kembali memanas setelah Amerika Serikat melancarkan serangan baru pada malam 8 Juli.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan serangan tersebut merupakan respons terhadap tindakan Iran terhadap kapal-kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz. Ia juga memperingatkan akan meningkatkan intensitas serangan apabila kejadian serupa kembali terulang.

Baca Juga: Iran Desak AS Hentikan Serangan Israel: Cukup Satu Panggilan Telepon dari Washington

Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan ke sejumlah infrastruktur militer Amerika Serikat di Timur Tengah, termasuk fasilitas di Kuwait. Kementerian Luar Negeri Iran menilai tindakan Washington tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap kesepakatan yang sebelumnya telah dicapai.

(Sumber: Antara)