Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam forum Indonesia Climate Leadership Luncheon yang diselenggarakan di Houses of Parliament, Westminster, London, dalam rangkaian London Climate Action Week 2026 di London, Inggris Kamis, 25 Juni 2026. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan kesiapan Indonesia untuk mengambil peran sebagai pemimpin global dalam pengembangan solusi iklim berbasis hutan.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, 26 Juni 2026, Raja Antoni menyampaikan Indonesia berkomitmen mendorong peralihan dari sekadar target dan ambisi iklim menuju pelaksanaan nyata melalui penguatan tata kelola kehutanan, pengembangan pasar karbon yang berintegritas, serta inovasi dalam pembiayaan konservasi.
“Indonesia tidak hanya ingin menjadi bagian dari transisi global menuju ekonomi rendah karbon, tetapi juga turut memimpin transformasi tersebut melalui solusi iklim berbasis alam yang kredibel, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Raja Antoni.
Menurutnya, berbagai langkah yang ditempuh Indonesia telah menunjukkan hasil konkret dalam pengelolaan hutan dan penanganan perubahan iklim.
Baca Juga: Raja Juli Antoni Kejar Target 1,4 Juta Hektare Hutan Adat
Salah satu capaian yang disoroti adalah penurunan signifikan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Jika pada 2015 luas area terdampak mencapai 2,61 juta hektare, pada 2025 angkanya turun menjadi sekitar 359 ribu hektare. Penurunan tersebut didukung penguatan upaya pencegahan, sistem pemantauan terpadu, pengelolaan lahan gambut, operasi lapangan, serta penegakan hukum yang konsisten.
Selain itu, program Perhutanan Sosial juga terus diperluas. Hingga kini, lebih dari 8,3 juta hektare lahan telah diberikan akses pengelolaannya kepada masyarakat dan memberikan manfaat bagi sekitar 1,4 juta kepala keluarga. Pemerintah juga terus mempercepat pengakuan hutan adat guna memperkuat peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan.
Untuk mendukung target Indonesia FOLU Net Sink 2030, pemerintah memperkuat regulasi pasar karbon melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2026 yang memberikan kepastian hukum bagi aktivitas karbon di sektor kehutanan.
“Pada tanggal 6 Juli mendatang, Kementerian Kehutanan akan menerbitkan persetujuan dan memfasilitasi penerbitan kredit karbon kehutanan dengan volume melebihi 30 juta ton CO2e,” kata Raja Antoni.
Baca Juga: Menhut Raja Juli Antoni Percepat Penetapan Hutan Adat, Target 70 Ribu Hektare Tahun Ini
“Ini merupakan salah satu tonggak paling signifikan dalam pengembangan pasar karbon hutan Indonesia dan menunjukkan komitmen kami untuk menerjemahkan ambisi kebijakan menjadi peluang pasar yang nyata,” imbuhnya.
Di bidang pembiayaan konservasi, pemerintah juga memperkenalkan sejumlah terobosan baru, termasuk pembentukan Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif Taman Nasional yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026.
Satuan tugas tersebut saat ini mengembangkan berbagai instrumen pendanaan alternatif, mulai dari pembiayaan karbon, kredit biodiversitas, investasi restorasi ekosistem, wisata alam berkelanjutan, hingga blended finance untuk mendukung pengelolaan 57 taman nasional di Indonesia.
Raja Antoni menilai Indonesia dan Inggris memiliki peluang besar untuk mempererat kerja sama dalam sektor keuangan berkelanjutan, pengembangan infrastruktur pasar, tata kelola, serta inovasi pembiayaan iklim.
“Kemitraan tersebut diharapkan dapat mempercepat perlindungan alam, mobilisasi investasi hijau, serta penciptaan peluang ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
