Kemenkeu Ungkap Alasan Indonesia Tolak Tawaran Pinjaman IMF hingga 30 Miliar Dolar AS

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Keuangan menjelaskan alasan pemerintah tidak mengambil tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang nilainya mencapai 20 miliar dolar AS hingga 30 miliar dolar AS.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kemenkeu, Herman Saheruddin, mengatakan penawaran tersebut diterima Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menghadiri rangkaian Pertemuan Musim Semi IMF dan Bank Dunia yang berlangsung di Washington DC, Amerika Serikat, pada 13-17 April 2026.

Menurut Herman, fasilitas yang ditawarkan IMF merupakan instrumen pembiayaan yang ditujukan untuk membantu negara dalam menghadapi berbagai risiko dan situasi darurat. Namun, pemerintah menilai kondisi ekonomi Indonesia saat itu masih berada dalam posisi yang kuat sehingga belum membutuhkan dukungan pendanaan tersebut.

“Karena nature-nya mereka (IMF) melihatnya dari sisi risiko. Karena mereka itu produk utamanya adalah pembiayaan untuk menghadapi risiko,” kata Herman saat ditemui di Jakarta, Kamis, 25 Juni 2026.

Baca Juga: Purbaya Sebut Kemenkeu Belum Berencana Jadi Pemegang Saham di BEI

Ia menjelaskan, fokus utama IMF memang berada pada aspek mitigasi risiko sehingga lembaga tersebut cenderung menyusun proyeksi yang lebih konservatif.

Di tengah pandangan tersebut, Menteri Keuangan tetap memandang prospek ekonomi Indonesia secara positif. Pertumbuhan ekonomi dinilai masih terjaga, sementara pemerintah juga berupaya mempertahankan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dengan kondisi fundamental ekonomi yang masih solid, pemerintah menilai penerimaan fasilitas pembiayaan IMF tidak sesuai dengan kebutuhan Indonesia pada saat itu.

“Kalau kita terima pembiayaan itu, artinya pembiayaan itu pembiayaan untuk menghadapi kondisi dengan risiko tinggi. Kita kondisi masih terkendali, kita tumbuh waktu itu bisa kencang, terus ditawarin pendanaan darurat gitu, ya tentu saja with all due respect, kita belum butuh saat itu,” jelas Herman.

Baca Juga: Purbaya Respons Santai Isu Geser ke BI dan Chatib Basri Masuk Kemenkeu

Lebih lanjut, Herman menuturkan bahwa karakteristik pembiayaan IMF berbeda dibandingkan dengan lembaga multilateral lainnya seperti Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) maupun Bank Dunia.

Ia mengatakan pembiayaan dari AIIB umumnya diarahkan untuk mendukung proyek-proyek pembangunan yang bersifat komersial atau berbasis proyek tertentu. Sementara Bank Dunia menawarkan berbagai jenis pembiayaan, baik yang berkaitan dengan mitigasi risiko maupun pembiayaan pembangunan.

Adapun IMF, lanjut dia, lebih berfokus pada penyediaan dana yang digunakan untuk menghadapi kondisi darurat atau tekanan ekonomi.

”Bedanya kalau IMF itu dia memang lebih menekankan pada sisi risk-nya. Kalau World Bank itu dia ada sisi risknya, tapi ada juga sisi development-nya,” tutur Herman.

Sebelumnya, dalam taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 21 April 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa IMF dan Bank Dunia telah menyiapkan dana antara 20 miliar dolar AS hingga 30 miliar dolar AS guna membantu negara-negara yang memerlukan dukungan di tengah ketidakpastian global, khususnya yang dipicu konflik di Timur Tengah.

“Saya bilang sama dia (IMF dan Bank Dunia), sekarang saya belum butuh (pinjaman), karena saya sendiri punya persediaan hampir 25 miliar dolar AS (setara Rp428,77 triliun dengan kurs Rp17.150 per dolar AS),” kata Purbaya.

Ia menyampaikan apresiasi atas tawaran pembiayaan dari kedua lembaga internasional tersebut. Meski demikian, menurutnya kondisi fiskal Indonesia masih cukup kuat sehingga belum memerlukan bantuan pendanaan darurat.

“Saya masih punya uang sebesar 25 miliar dolar AS juga, yang kami pegang untuk negara sendiri. Mereka (IMF dan Bank Dunia), 25 miliar dolar AS untuk beberapa negara. Jadi, kondisi keuangan kita masih aman,” tuturnya.

(Sumber: Antara)