Pejabat Komisi Pemilihan Umum Serikat bekerja selama fase kedua pemilihan umum di sebuah tempat pemungutan suara di Yangon, Myanmar, Minggu (11/1/2026). ANTARA/Xinhua/Myo Kyaw Soe/aa. (Antara)
Ntvnews.id, Istanbul - Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN hingga kini belum mencapai kesepakatan untuk mengakui hasil pemilu di Myanmar yang menetapkan Min Aung Hlaing sebagai presiden baru negara tersebut.
"Saat ini, ASEAN belum mencapai konsensus apa pun terkait pengakuan hasil pemilu di Myanmar," kata Asisten Sekretaris Luar Negeri Philippines, Dominic Xavier Imperial, pada Rabu, 6 Mei 2026 seperti dikutip Philippine News Agency.
Tahun ini, Filipina memegang posisi ketua ASEAN yang beranggotakan 11 negara di kawasan Asia Tenggara.
Min Aung Hlaing sebelumnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai panglima tertinggi militer Myanmar pada Maret lalu guna mengikuti pemilihan presiden.
Baca Juga: Prabowo Bakal Bertolak ke Filipina Kamis untuk Hadiri KTT ASEAN
Pemilu yang berlangsung dalam tiga tahap sejak Desember 2025 hingga Januari 2026 itu dimenangkan oleh partai-partai pro-militer, termasuk Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan.
Min Aung Hlaing kemudian resmi dilantik sebagai Presiden Myanmar pada April setelah memperoleh 429 suara dari total 500 suara parlemen dalam pemungutan suara.
Menanggapi hasil pemilu tersebut, Imperial menegaskan ASEAN masih berpegang pada Konsensus Lima Poin atau Five-Point Consensus (5PC), yakni kerangka kerja yang disusun ASEAN untuk menangani krisis politik di Myanmar.
Sementara itu, Departemen Luar Negeri Filipina pada Rabu juga meminta pemerintah Myanmar memberikan akses kepada utusan khusus Ketua ASEAN untuk bertemu dengan Aung San Suu Kyi yang hingga kini masih ditahan sejak kudeta militer 2021.
Baca Juga: Indonesia Dukung Perdamaian Myanmar, Tekankan Proses Politik yang Inklusif dan Legitimate
"Hal tersebut akan sejalan dengan peran utusan khusus untuk berinteraksi dengan semua pemangku kepentingan dan pihak untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dialog nasional yang inklusif," kata Departemen Luar Negeri Filipina.
Filipina juga menyambut baik laporan mengenai pemindahan Suu Kyi dari penjara ke tahanan rumah serta pengurangan sebagian hukumannya. Selain itu, pemerintah Filipina mengapresiasi langkah otoritas Myanmar yang memberikan amnesti kepada lebih dari 1.500 tahanan politik.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
