Indonesia Dukung Perdamaian Myanmar, Tekankan Proses Politik yang Inklusif dan Legitimate

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya perdamaian di Myanmar, dengan menekankan pentingnya legitimasi serta inklusivitas dalam setiap proses politik yang berlangsung di negara tersebut.

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyatakan bahwa langkah menuju stabilitas politik harus lahir dari proses internal yang diakui oleh rakyat Myanmar sendiri.

“Segala upaya yang membawa kedamaian dan kestabilan politik di Myanmar, yang dilakukan oleh internal Myanmar untuk Myanmar sendiri, kami mendukung,” ujar Menlu Sugiono saat ditemui awak media di Kementerian Luar Negeri, Rabu, 23 April 2026.

Ia menegaskan bahwa pemerintahan yang terbentuk ke depan harus mampu menciptakan perdamaian dan mengakhiri konflik berkepanjangan.

“Jika pemerintahan yang baru ini diakui secara inklusif oleh masyarakat Myanmar dan bisa membawa perdamaian, maka itu adalah pilihan mereka,” katanya.

Baca Juga: Presiden Baru Myanmar Dilaporkan ke Kejagung RI Atas Dugaan Genosida Rohingya

Sebelumnya, Indonesia juga telah menyampaikan sikapnya terkait rencana pemilu Myanmar dalam forum ASEAN. Sugiono menjelaskan bahwa dukungan terhadap pemilu hanya diberikan jika pelaksanaannya mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi perdamaian.

“Jika pemilu itu bisa membawa perdamaian, gencatan senjata, kepatuhan terhadap Five Point Consensus, dan dilakukan secara inklusif, maka itu bisa menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat Myanmar,” ujarnya.

Sebagai bentuk keterlibatan aktif, Indonesia juga telah mengirimkan pengamat guna memantau jalannya proses pemilu tersebut.

Situasi politik Myanmar memasuki fase baru setelah Min Aung Hlaing resmi dilantik sebagai Presiden ke-11 pada 10 April 2026 di Naypyidaw. Ia terpilih melalui pemungutan suara parlemen pada 3 April 2026 dengan meraih 429 suara, mengungguli kandidat lain seperti Nyo Saw.

Ilustrasi - Pasukan junta militer Myanmar. (ANTARA/Anadolu/py.) (Antara)

Sebelum pengesahan tersebut, Min Aung Hlaing telah memegang kendali pemerintahan sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi.

Proses menuju pemilihan presiden diawali dengan pemilu nasional yang kontroversial, berlangsung bertahap sejak 28 Desember 2025 hingga Januari 2026. Pemilu itu didominasi oleh Union Solidarity and Development Party (USDP), sementara partai pemenang sebelumnya, National League for Democracy (NLD), dibubarkan karena tidak mendaftar sesuai aturan baru junta.

Meski pihak militer menyebut pemilu tersebut sebagai bagian dari transisi menuju demokrasi, berbagai kalangan internasional serta oposisi domestik menilainya sebagai “pemilihan cacat” dan hanya formalitas politik, mengingat prosesnya berlangsung di tengah konflik bersenjata yang masih terjadi di sejumlah wilayah Myanmar.