Suhud Alynudin Fokus Tingkatkan Ekonomi Jakarta Lewat Perda dan Penguatan BUMD

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta yang baru dilantik, Suhud Alynudin, menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta melalui optimalisasi regulasi daerah dan penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Fokus tersebut menjadi salah satu prioritas dalam masa awal kepemimpinannya sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029.

Suhud resmi menjabat sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta setelah dilantik dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada Senin, 8 Juni 2026. Politikus Fraksi PKS itu menggantikan Khoirudin dan bertekad melanjutkan berbagai program strategis demi mendukung pembangunan.

Menjawab pertanyaan mengenai program prioritas dalam 100 hari pertama masa jabatannya, Suhud menekankan bahwa penguatan sektor ekonomi menjadi agenda yang paling mendesak. Menurutnya, DPRD DKI Jakarta akan mendorong lahirnya berbagai peraturan daerah (Perda) yang mampu mendukung inovasi pembiayaan pembangunan atau creative financing.

Langkah tersebut dinilai penting untuk membuka peluang sumber pendapatan baru bagi Jakarta di tengah tantangan fiskal yang masih dihadapi pemerintah daerah.

"Yang paling utama, yang paling mendasar adalah saya akan apa namanya, mendorong peningkatan, peningkatan ekonomi melalui peraturan daerah yang ada. Ada beberapa perda yang diperlukan untuk mendorong apa namanya, creative financing, ya," ucapnya.

Suhud menjelaskan bahwa Jakarta memiliki banyak potensi yang belum tergarap secara optimal. Karena itu, DPRD bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendorong berbagai kebijakan yang dapat memperluas sumber pembiayaan pembangunan tanpa sepenuhnya bergantung pada skema konvensional.

Baca Juga: Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI, Suhud Alynudin Ucap Terima Kasih ke Khoirudin hingga Pramono

Suhud Alynudin (NTVNews.id/Adiansyah)

Melalui dukungan regulasi yang tepat, berbagai peluang investasi dan kerja sama pembangunan diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.

Selain fokus pada regulasi, Suhud juga menyoroti pentingnya optimalisasi peran BUMD sebagai salah satu motor penggerak ekonomi daerah.

Saat ini, Jakarta memiliki 22 BUMD yang bergerak di berbagai sektor strategis. Menurutnya, perusahaan-perusahaan daerah tersebut perlu didorong agar mampu meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Ini perlu kita dorong, perlu kita tingkatkan, ya agar BUMD ini bisa juga berperan di dalam meningkatkan atau menambah pendapatan asli daerah, asli DKI Jakarta. Saya kira hal seperti itu yang mendasar yang akan menjadi prioritas kerja kami di samping pengawasan terhadap kinerja eksekutif, ya," katanya.

Di samping agenda ekonomi, Suhud memastikan DPRD DKI Jakarta tetap akan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.

Ia menilai pengawasan yang efektif menjadi kunci untuk memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Menurut Suhud, capaian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan prestasi yang layak diapresiasi.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah catatan hasil pemeriksaan yang perlu ditindaklanjuti melalui pengawasan yang lebih ketat dari DPRD.

"Walaupun masih banyak hal yang perlu kita tingkatkan, ya karena banyak catatan dari pemeriksaan itu yang perlu pengawasan dewan agar apa namanya... hal-hal yang kurang itu bisa segera di, diatasi. Saya kira itu," tutupnya.