Korut Hapus Seluruh Referensi Unifikasi dengan Korsel dari Konstitusi

Ntvnews.id, Pyongyang - Korea Utara resmi menghapus seluruh referensi mengenai upaya penyatuan atau unifikasi dengan Korea Selatan dari konstitusi terbarunya.

Dilansir dari AFP, Kamis, 7 Mei 2026, berdasarkan dokumen klausul yang sebelumnya menyebut tujuan Korut "untuk mewujudkan penyatuan tanah air" sudah tidak lagi tercantum dalam revisi konstitusi terbaru.

Konstitusi yang diperbarui itu juga memuat klausul baru terkait batas wilayah negara. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa wilayah Korea Utara mencakup kawasan yang berbatasan dengan China dan Rusia di bagian utara, serta "Republik Korea di selatan".

"Korea Utara sama sekali tidak mengizinkan pelanggaran apa pun terhadap wilayahnya," demikian isi revisi klausul tersebut.

Perubahan konstitusi ini muncul setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada Maret lalu menyebut Korea Selatan sebagai "negara yang paling bermusuhan".

Baca Juga: Dari Rel Batu Bara ke Hilirisasi Masa Depan: Strategi Indonesia Memperkuat Logistik dan Industri Nasional

Sebelumnya, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung yang dikenal berhaluan moderat sempat mengajak Korea Utara membuka negosiasi tanpa syarat. Lee bahkan menyatakan kedua negara ditakdirkan untuk "membuat bunga perdamaian bermekaran".

Namun hingga kini, Pyongyang belum memberikan respons terhadap tawaran pemerintahan Lee dan justru terus menyebut Korea Selatan sebagai musuh. Di sisi lain, Kim Jong Un disebut semakin memperkuat tekadnya dalam mengembangkan kemampuan nuklir negara tersebut.

Pada April lalu, Pyongyang tercatat melakukan empat kali uji coba rudal, jumlah terbanyak dalam satu bulan terakhir.

Selain itu, hubungan Korea Utara dengan Rusia juga disebut semakin erat. Kim Jong Un dilaporkan mengirim pasukan dan amunisi artileri guna mendukung invasi Rusia ke Ukraina.