Kemenperin Ungkap Penyebab Penutupan PT Krakatau Osaka Steel dan Dampaknya

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan penjelasan terkait rencana penutupan PT Krakatau Osaka Steel (KOS) yang dipicu oleh berbagai tekanan industri, baik dari dalam maupun luar negeri.

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, menyampaikan keprihatinan atas kondisi yang dialami perusahaan serta dampaknya terhadap para pekerja.

“Kami turut prihatin atas kondisi yang dihadapi para pekerja PT Krakatau Osaka Steel. Pemerintah memahami bahwa keputusan ini memberikan dampak sosial dan ekonomi yang tidak ringan. Oleh sebab itu, kami mengimbau perusahaan untuk memenuhi hak-hak pekerja yang terdampak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar dia.

PT KOS diketahui telah menghentikan kegiatan produksi sejak akhir April 2026 dan direncanakan menutup seluruh operasionalnya pada Juni 2026. Keputusan tersebut diambil melalui rapat Dewan Direksi pada 23 Januari 2026.

Perusahaan juga dilaporkan telah mengalami kerugian sejak 2022 akibat penurunan kinerja bisnis yang terus berlanjut.

Menurut Kemenperin, salah satu faktor utama yang memicu kondisi ini adalah melemahnya permintaan baja konstruksi di pasar domestik. Di sisi lain, tekanan dari produk impor dengan harga lebih murah turut memperberat situasi.

Produsen baja global, terutama dari China, dinilai memiliki keunggulan dalam skala produksi dan efisiensi biaya, sehingga mampu menawarkan harga yang lebih kompetitif, termasuk di pasar Indonesia.

“Kondisi ini menempatkan industri baja nasional pada posisi yang sulit. Di satu sisi, produsen dalam negeri berkomitmen menjaga kualitas produk, namun di sisi lain harus menghadapi tekanan harga dari produk impor yang lebih rendah. Situasi ini semakin diperberat oleh melemahnya permintaan domestik, khususnya dari sektor konstruksi,” jelasnya.

Febri menegaskan bahwa permasalahan yang dihadapi PT KOS bukan semata-mata berasal dari faktor internal, melainkan kombinasi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan diversifikasi produk, kelebihan pasokan global, serta tekanan dari impor baja murah.

“Selain keterbatasan diversifikasi produk, penurunan permintaan dan tekanan impor baja murah, kondisi kelebihan pasokan di tingkat global juga turut memengaruhi daya saing perusahaan,” ungkapnya.

Sebagai respons, Kemenperin telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan industri baja nasional. Upaya tersebut mencakup pengendalian impor melalui kebijakan larangan dan pembatasan (lartas), penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib untuk baja batangan, penyediaan harga gas bumi tertentu (HGBT), hingga pemberian tarif bea masuk nol persen untuk bahan baku billet.

Namun demikian, pemerintah menilai masih diperlukan penguatan kebijakan untuk melindungi dan mengembangkan industri baja dalam negeri.

“Kami akan melakukan kajian secara komprehensif guna merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menjaga keberlanjutan industri baja dalam negeri,” tegas Jubir Kemenperin.

Secara global, industri baja tengah menghadapi tantangan serius berupa kelebihan pasokan dan praktik perdagangan dengan harga rendah. Berbagai negara pun merespons kondisi ini dengan kebijakan proteksi, seperti tarif bea masuk dan instrumen trade remedies, serta mendorong reformasi industri melalui peningkatan efisiensi dan inovasi teknologi.

Kemenperin menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat daya saing industri baja nasional melalui penguatan kebijakan pengendalian impor, perluasan penerapan SNI wajib, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

“Keberhasilan penguatan industri baja nasional memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, pelaku industri, maupun masyarakat. Selain itu, dinamika geopolitik global, struktur biaya produksi, serta tingkat permintaan domestik juga akan sangat memengaruhi efektivitas kebijakan yang dijalankan,” pungkasnya.

(Sumber: Antara)