Dampak Konflik Timteng, DPR Minta Setop Kompensasi Listrik ke Orang Kaya

Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengusulkan kompensasi listrik orang kaya dan industri dihentikan. Ini dilakukan menyikapi dampak perekonomian akibat konflik Timur Tengah (Timteng). Hal itu dinyatakan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah.

Menurut Said, ada sejumlah usulan untuk pemerintah dalam menghadapi tantangan geopolitik dunia.

"Kita itu harus punya apa ya, harus punya sensitivitas yang tinggi karena memang kita ini punya tantangan luar biasa, baik geopolitik, urusan Israel, Amerika, Iran dan negara-negara Teluk tentunya," ujar Said di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 31 Maret 2026.

Ia percaya, DPR dan pemerintah satu pandangan guna menjaga fiskal RI tetap sehat. Said mengusulkan pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran terhadap belanja yang tidak prioritas.

"Oleh karenanya ada empat hal yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah. Yang pertama, memang mau tidak mau, suka atau tidak suka, pemerintah tetap harus melakukan realokasi terhadap belanja prioritas yang tidak mendesak," tuturnya.

Said pun menyoroti penghematan BBM yang mulai dilakukan oleh sejumlah negara. Ia menilai realokasi pada anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang belum digunakan juga mesti dipertimbangkan, utamanya pada program prioritas pemerintah.

"Realokasi baik realokasi terhadap belanja yang ada di BA BUN belum dikeluarkan, termasuk katakanlah ada Badan Gizi Nasional," papar Said.

"Kemudian saya mempersilakan sebagai Ketua Banggar untuk juga mempergunakan SAL (Saldo Anggaran Lebih) secara terukur. SAL kita kan masih Rp 370 T. Nah, di BA BUN Badan Gizi Nasional itu ada Rp 67 (triliun)," imbuhnya.

Dirinya berharap mesti ada sensitivitas dalam penggunaan anggaran. Ia kemudian mengimbau kompensasi listrik orang kaya dan industri untuk dihentikan, guna menjaga kekuatan fiskal.

"Realokasi program prioritas, pemerintah pasti akan menunda yang masih bisa ditunda programnya. Termasuk saya menghimbau pemerintah, minta supaya kompensasi listrik terhadap orang kaya dan industri stop," jelas Said.

Dengan penghentian kompensasi, defisit APBN akan di bawah 3 persen. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dijaga.

"Stop deh, jangan diteruskan. Kalau itu dilakukan oleh pemerintah, saya yakin APBN kita itu masih akan di bawah 3% defisitnya dan pertumbuhan akan bisa dicapai," jelas dia.

Said mengungkapkan kompensasi listrik untuk orang kaya dan industri masih dilakukan hingga kini. Padahal, Banggar sudah protes terhadap kebijakan itu semenjak beberapa tahun lalu.

"Masih ada di kompensasi, padahal Banggar sudah teriak sejak 2017. Industri juga masih. Kalau orang kaya namanya kompensasi, giliran orang miskin namanya subsidi," papar Said.

"Dari sejak awalnya sudah rasis. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Tapi untuk menengah, kompensasi tetap dong, masa bagian menengah ini tidak kita kasih insentif, kan tidak mungkin," lanjut dia.