Australia Hentikan Penyelidikan Antidumping Rebar Indonesia, Akses Eskpor Kian Terbuka

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 5 Jan 2026, 16:42
thumbnail-author
Muslimin Trisyuliono
Penulis
thumbnail-author
Dedi
Editor
Bagikan
Menteri Perdagangan Budi Santoso memberikan paparan saat rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2025). Rapat tersebut membahas penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Stra Menteri Perdagangan Budi Santoso memberikan paparan saat rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2025). Rapat tersebut membahas penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Stra (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta -Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan bahwa pemerintah Australia resmi menghentikan penyelidikan antidumping terhadap produk hot rolled deformed steel reinforcing bar (rebar) asal Indonesia. 

Keputusan tersebut membuka kembali ruang ekspor baja Indonesia ke Australia yang sebelumnya terhambat akibat penyelidikan dumping.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan hal tersebut menanggapi Termination Report yang diterbitkan Australia Anti-Dumping Commission (ADC) pada 16 Desember 2025. 

Dalam laporan tersebut, margin dumping rebar Indonesia terhitung hanya 1,3 persen. Persentase tersebut tergolong dalam tingkat de minimis atau berada di bawah ambang batas 2 persen. Dengan demikian, produk rebar Indonesia tidak dikenakan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD).

Baca juga: Kemendagri Terbitkan 63 Ribu Dokumen Kependudukan Gratis untuk Korban Bencana di Sumatera

"Penghentian penyelidikan ini menjadi sinyal positif bagi kinerja perdagangan luar negeri sektor baja. Kami harap, keputusan ADC dapat memulihkan ekspor rebar Indonesia yang sempat tertahan selama proses investigasi berlangsung," ucap Mendag Busan dalam keterangan tertulisnya, Senin 5 Januari 2025.

"Akses pasar Australia yang kembali terbuka akan memperkuat daya saing produk baja Indonesia di pasar Negeri Kanguru,” lanjutnya.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana menegaskan, dihentikannya penyelidikan antidumping tersebut memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga akses pasar ekspor. 

Terutama, ketika tren penggunaan instrumen pengamanan perdagangan tengah meningkat.

Baca juga: Dicopot Sementara, Bupati Aceh Selatan Akan Dibina Hingga Magang di Kemendagri

Dalam menghadapi berbagai penyelidikan antidumping, Tommy menekankan pentingnya kepatuhan dan kerja sama pelaku usaha Indonesia dalam menghadapi proses investigasi oleh negara mitra. 

“Pemerintah Indonesia aktif mengawal proses penyelidikan serta mendorong eksportir bersikap kooperatif membela kepentingannya selama penyelidikan berlangsung ,” tambah Tommy.

Sementara itu, Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag Reza Pahlevi Chairul mengapresiasi komitmen dan sikap kooperatif perusahaan eksportir asal Indonesia selama proses penyelidikan berlangsung.

“Sikap kooperatif perusahaan menjadi faktor penting dalam mendukung proses penyelidikan yang objektif sehingga menghasilkan kesimpulan yang adil. Dalam penyelidikan antidumping, sikap kooperatif dari pihak perusahaan merupakan hal yang paling menentukan hasil akhir,” imbuh Reza.

Baca juga: Kemendag Pastikan Pakaian Bekas Impor Sitaan Polisi Akan Dimusnahkan

Australia memulai penyelidikan antidumping rebar pada 24 September 2024 dengan cakupan impor dari Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. 

Bagi Indonesia, upaya tersebut merupakan penyelidikan kedua setelah kasus serupa pada 2017. 

Pada saat itu, kasus berakhir pada 2018 tanpa pengenaan tindakan antidumping.
 
Ekspor rebar Indonesia ke Australia menunjukkan tren pertumbuhan selama periode 2020—2025. 

Pada 2020, nilai ekspor tercatat sebesar USD 4,7 juta dan melonjak menjadi USD 31,1 juta pada 2021. 

Kinerja ekspor terus meningkat hingga mencapai puncaknya, yaitu USD 55,6 juta pada 2023. 

Namun, pada 2024 nilai ekspornya turun menjadi sekitar USD 31 juta. 

Penurunan berlanjut hingga kuartal III 2025, yang diperkirakan dipengaruhi ketidakpastian akibat penyelidikan antidumping pada 2024.

HIGHLIGHT

x|close