Aset Keuangan Syariah Tembus Rp10.257 Triliun, Airlangga: Pilar Penting Ekonomi Nasional

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa aset keuangan syariah nasional menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam empat tahun terakhir, dari Rp6.193 triliun pada 2021 menjadi Rp10.257 triliun pada 2025.

Lonjakan tersebut dikaitkan dengan percepatan Sertifikasi Produk Halal dan meningkatnya minat terhadap sektor fesyen Muslim, kosmetik, farmasi, hingga pariwisata ramah Muslim yang turut memperkuat daya saing ekosistem halal Indonesia.

"Kinerja positif tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah semakin menjadi pilar penting mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memperluas peluang usaha bagi masyarakat," ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 3 Desember 2025.

Di tingkat global, posisi Indonesia juga semakin kompetitif. Pada Global Islamic Economy Indicator 2024–2025, Indonesia berhasil naik ke peringkat tiga dunia setelah sebelumnya berada di posisi ke-11. Dalam peluncuran Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2026, Airlangga menyampaikan bahwa pencapaian tersebut bahkan menempatkan Indonesia melampaui sejumlah negara besar seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain.

Meski begitu, Airlangga menilai ada tantangan besar yang perlu dibenahi, termasuk literasi keuangan syariah.

"Kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan syariah masih menjadi tantangan," katanya.

Ia menambahkan bahwa layanan keuangan syariah belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

Baca Juga: Rano Karno Dorong Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah

"Memang bukan hanya terkait syariah, literasi keuangan kita masih sekitar 66 persen, namun apabila dibandingkan negara OECD lain, kita benchmark-nya sudah di atas negara OECD yang 62 persen. Jadi sebetulnya ini bisa didorong untuk lebih dikuasai oleh masyarakat," jelasnya.

Untuk memperkuat inklusi dan pertumbuhan ekonomi syariah, pemerintah telah menyiapkan strategi penguatan ekonomi syariah 2025–2029. Program tersebut mencakup penguatan industri halal di sektor makanan dan minuman, fesyen Muslim, farmasi, kosmetik, pariwisata, ekonomi kreatif; pemberdayaan UMKM halal melalui sertifikasi halal; peningkatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah global; serta pendalaman keuangan syariah, mulai dari perbankan, pasar modal, hingga sektor non-bank.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat pengembangan empat Kawasan Industri Halal (KIH) sebagai pusat produksi halal berstandar global, yaitu Modern Halal Valley (Banten), Halal Industrial Park Sidoarjo, Bintan Inti Halal Hub, dan Jababeka Halal Cluster.

Di sisi lain, Dewan Nasional Keuangan Inklusif terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui edukasi, perluasan layanan digital, dan penggunaan uang elektronik.

Airlangga juga menyoroti percepatan Program Sertifikasi Halal Nasional sebagai salah satu langkah penting dalam mendorong UMKM halal. Hingga Oktober 2025, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tercatat telah menerbitkan 3 juta sertifikat halal.

Baca Juga: BI dan Muhammadiyah Tegaskan Komitmen Perkuat Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia

Sektor pembiayaan syariah turut memperlihatkan kinerja kuat. Sejak diluncurkan pada 2015 hingga November 2025, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah telah mencapai Rp89,04 triliun kepada 1,47 juta debitur.

Menurut Airlangga, "Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pembiayaan syariah dalam memperluas akses permodalan, memperkuat ketahanan pelaku UMKM, serta mendorong inklusi keuangan yang lebih merata dan berkelanjutan."

Inovasi industri jasa keuangan juga semakin berkembang, termasuk melalui pembentukan Lembaga Jasa Keuangan Bulion sesuai amanat Undang-Undang P2SK. Hingga Oktober 2025, dua lembaga bulion yang telah beroperasi tercatat mengelola emas mencapai 148,77 ton. Kehadiran instrumen ini diharapkan dapat memperdalam pasar keuangan syariah sekaligus memberikan pilihan investasi dan pembiayaan yang aman, transparan, serta sesuai prinsip syariah.

Airlangga optimistis terhadap masa depan ekonomi syariah nasional.

"Indonesia memiliki peluang emas sebagai pusat ekonomi syariah dunia, bukan hanya karena jumlah penduduk Muslim terbesar, tetapi karena kebijakan yang tepat, ekosistem yang semakin matang, dan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan," pungkasnya.

(Sumber: Antara)