KSP Perkuat Integrasi Ekosistem Logam Tanah Jarang untuk Dukung Hilirisasi

Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menegaskan pentingnya membangun ekosistem mineral kritis logam tanah jarang (LTJ) yang terintegrasi guna memperkuat ketahanan nasional sekaligus mendorong percepatan hilirisasi sumber daya mineral di Indonesia.

"Logam tanah jarang harus dipahami sebagai pembangunan rantai nilai industri nasional, bukan sekadar aktivitas pertambangan," kata Dudung dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, 27 Juli 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Dudung saat menghadiri rapat koordinasi mengenai tata kelola ekspor mineral kritis logam tanah jarang di Gedung Bina Graha, Jakarta. Dalam forum itu, ia menjelaskan bahwa penguasaan rantai pasok LTJ atau rare earth elements (REE) menjadi salah satu faktor utama yang menentukan daya saing Indonesia di tingkat global, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi dan sektor pertahanan.

Menurut Dudung, Indonesia memiliki potensi cadangan sekitar 350 ribu ton rare earth oxides (REO). Namun, potensi tersebut hingga kini belum mampu memberikan nilai tambah yang optimal bagi perekonomian nasional.

Baca Juga: Menteri Investasi Sebut Hilirisasi Perkuat Daya Saing Indonesia Secara Global

Ia menjelaskan bahwa logam tanah jarang merupakan komponen penting bagi berbagai industri strategis masa depan, mulai dari industri semikonduktor, kendaraan listrik, baterai, energi terbarukan, hingga teknologi pertahanan berteknologi tinggi.

Selain itu, Dudung menilai nilai ekonomi terbesar dari LTJ justru diperoleh setelah melalui proses pemisahan dan pemurnian hingga menghasilkan magnet permanen maupun berbagai komponen industri berteknologi tinggi.

Untuk mendukung hal tersebut, KSP terus mengawal kebijakan hilirisasi logam tanah jarang agar memiliki dasar hukum yang kuat sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha. Kebijakan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba), Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 beserta perubahannya, serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2025.

Meski memiliki potensi besar, pengelolaan logam tanah jarang di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan teknologi ekstraksi dan pemurnian, regulasi serta pengawasan yang belum optimal, lemahnya sistem pencatatan rantai pasok, hingga potensi kebocoran sumber daya akibat ekspor yang belum menghasilkan nilai tambah secara maksimal.

Baca Juga: KSP Dudung Ungkap Arahan Prabowo soal Kasus Penyekapan di Bandung: Proses Sesuai Hukum

"Hilirisasi tidak lagi hanya dimaknai sebagai membangun fasilitas pengolahan, tetapi harus mampu membentuk ekosistem industri nasional yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, memperkuat penguasaan teknologi, membuka lapangan kerja berkualitas, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global," kata Dudung.

Sebagai upaya menjawab berbagai tantangan tersebut, KSP mendorong strategi nasional pengembangan logam tanah jarang melalui lima pilar utama, yakni penguatan regulasi dan tata kelola, pembangunan ekosistem industri beserta teknologi pengolahan, penguatan aspek lingkungan dan keberlanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia nasional, serta penguatan diplomasi ekonomi di tingkat global.

Dudung menegaskan bahwa KSP berperan sebagai delivery unit Presiden yang bertugas memastikan koordinasi lintas sektor berjalan secara efektif. Peran tersebut mencakup identifikasi berbagai hambatan, fasilitasi penyelesaian masalah, hingga percepatan proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan agenda hilirisasi nasional.

"Peran KSP bukan mengambil alih kewenangan kementerian/lembaga, melainkan memastikan koordinasi lintas sektor berjalan baik, mengidentifikasi hambatan, memfasilitasi penyelesaian masalah, serta mempercepat pengambilan keputusan agar target hilirisasi nasional tercapai," katanya.

(Sumber: Antara)