Prabowo Bakal Bentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan membentuk sebuah dewan nasional baru yang fokus menangani kesejahteraan keuangan. Dewan ini dirancang sebagai penyempurna dan pelengkap atas fungsi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang telah berjalan selama ini.

Hal tersebut disampaikan setelah pertemuan antara Presiden Prabowo dan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 27 November 2025. Ratu Maxima hadir sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA).

Airlangga menjelaskan bahwa dalam pertemuan bilateral tersebut, Presiden menegaskan perlunya kelembagaan baru yang bertugas mengawal kesehatan finansial masyarakat.

Baca Juga: Airlangga: Penentuan UMP 2026 Bergantung pada Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III 2025

"Dalam pertemuan bilateral dan tête-à-tête, antara lain Bapak Presiden meminta agar dibentuk dewan nasional terkait kesejahteraan keuangan ataupun Financial Health ini, dan ini adalah untuk melengkapi atau menyempurnakan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI)," kata Airlangga dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, 27 November 2015.

Ia menambahkan bahwa dewan tersebut nantinya akan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan. Salah satu fungsi utamanya yakni mempersiapkan sistem open data finance atau keterbukaan data keuangan bagi sektor yang lebih luas.

Airlangga Hartarto (NTV)

Airlangga memaparkan bahwa pemahaman publik tentang literasi keuangan harus didorong secara konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, penyediaan data keuangan yang dapat diakses tidak hanya penting untuk lembaga perbankan, tetapi juga bagi para pengguna layanan keuangan.

"Termasuk di dalamnya untuk mempersiapkan data keuangan yang bisa terbuka atau open data keuangan. Dan juga didorong agar edukasi mengenai literasi keuangan dilaksanakan terus-menerus, dan juga didorong untuk adanya data yang secara terbuka, tidak hanya untuk perbankan tetapi untuk para consumer perbankan juga," jelas Airlangga.

Ia juga memaparkan bahwa agenda pengembangan ekosistem finansial mencakup beberapa hal teknis.

"Jadi terkait dengan knowledge, termasuk juga terkait dengan adanya digital ID, knowledge sharing, juga terkait dengan pendalaman di sektor asuransi," imbuhnya.

Baca Juga: Airlangga: Penentuan UMP 2026 Bergantung pada Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III 2025

Dalam forum yang sama, Airlangga menuturkan bahwa Presiden Prabowo memberikan apresiasi atas peran aktif Ratu Maxima dalam mendorong inklusi keuangan global, termasuk kontribusinya bagi perkembangan akses finansial di Indonesia.

Prabowo juga menerima laporan perkembangan indeks inklusi keuangan nasional, termasuk target perluasan akses rekening keuangan hingga 88,7 juta rumah tangga guna memperkuat efektivitas penyaluran bantuan negara.

Airlangga menyebutkan, saat ini tingkat inklusi keuangan Tanah Air telah mencapai 92,7 persen, sedangkan literasi keuangan berada pada angka 66,64 persen.

"Namun angka 66,64 persen literasi ini sudah lebih tinggi daripada rata-rata negara OECD (Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi) terkait literasi keuangannya, dan Indonesia juga menyampaikan ada simpanan pelajar yang sudah mempunyai rekening sebesar Rp58 juta," ungkapnya.

Diketahui, kunjungan Ratu Maxima ke Indonesia berlangsung sejak Senin, 24 November 2025 malam hingga 27 November 2025. Selama berada di Indonesia, ia juga sempat meninjau pabrik garmen di Sragen serta Kampung Batik Laweyan, Solo, Jawa Tengah, untuk berdiskusi mengenai langkah-langkah penguatan kesehatan finansial masyarakat.