Instruksi Prabowo soal Banjir dan Longsor di Sumatera

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa Presiden meminta seluruh jajaran untuk bergerak cepat dalam penanganan bencana dan memperkuat koordinasi lintas kementerian. Hal itu disampaikan Bima Arya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 27 November 2025.

Bima Arya mengatakan bahwa arahan utama Presiden berkaitan dengan percepatan koordinasi dan sinergi antarlembaga dalam menangani persoalan prioritas di lapangan.

"Ya, Presiden minta dikoordinasikan dengan cepat, itu ya, gitu ya. Jadi, tadi utamanya koordinasikan program-program prioritas di lapangan, sinergi antarkementerian terkait program prioritas, situasi akhir tahun, dan bergerak cepat tangani bencana. Itu dulu, ya," kata Bima.

Baca Juga: Penampakan Longsor di Tapanuli Utara, Jalan Terputus dan Rumah Tertimbun

Dalam kesempatan itu, Bima Arya juga menjelaskan mengenai sebaran wilayah yang tengah ditangani Kemendagri. Saat ditanya mengenai tim yang diterjunkan ke wilayah bencana, ia menegaskan sejumlah titik telah dijangkau kementerian.

"Sementara ini masuk di sana Sumatera Utara, Aceh, dan sekitarnya tadi," ujarnya.

Bima Arya (NTVnews.id)

Ketika ditanya mengenai cakupan wilayah penanganan termasuk Sumatera Barat, Bima Arya kembali mengonfirmasi bahwa daerah tersebut juga terpantau dalam penanganan.

"Ya, Sumatera Utara, Sumbar, semua daerah, ya. Karena menurut BMKG, ini November ini memang peak-nya. Terutama di daerah-daerah itu (sumatera)," jelasnya.

Baca Juga: Wamendagri Bima Arya Dorong Diferensiasi Ekonomi Kreatif dan City Branding untuk Majukan Pariwisata Nasional

Meski begitu, Bima Arya menyebut bahwa koordinasi dan pemantauan terus dilakukan untuk memperbarui laporan situasi di lapangan.

"Ya ini, kami sedang koordinasikan, ya. Kami pantau terus laporan terakhir, ya," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 300.2.8/9333/SJ pada 18 November 2025 mengenai kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Melalui edaran tersebut, Mendagri telah bergerak mengoordinasikan BPBD, Satpol PP, dan Damkar di seluruh wilayah untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan penanganan bencana.