Menko Airlangga Masih Kaji Kenaikan UMP Tahun 2026

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah masih melakukan kajian terkait kemungkinan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026, setelah pada 2025 sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen.

“UMP tahun depan sedang dalam proses,” ujar Airlangga di Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2025.

Airlangga menuturkan bahwa kenaikan UMP sebesar 6,5 persen pada tahun 2025 merupakan salah satu capaian penting pemerintah dalam kinerja ekonomi nasional selama satu tahun terakhir.

Selain mengenai UMP, Airlangga juga memaparkan berbagai kebijakan dan capaian ekonomi yang telah dicapai pemerintah. Salah satunya adalah tingkat pengangguran yang berada di angka 4,76 persen, yang disebut sebagai capaian terendah sejak 1998.

“Kita lihat, pengangguran juga terendah sejak 1998, angkanya 4,76 persen,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa per Februari 2025 jumlah penduduk yang bekerja mencapai 145,77 juta orang, tingkat kemiskinan berada di 8,47 persen, serta 3,46 juta pelaku UMKM, petani, dan nelayan telah mendapatkan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang Januari hingga September 2025.

Baca Juga: Airlangga: Dana Rp200 Triliun Harus Aktifkan Kredit dan Sektor Riil

Airlangga menambahkan, pemerintah saat ini juga tengah menyusun data tunggal sosial ekonomi nasional guna memastikan distribusi bantuan sosial (bansos) menjadi lebih tepat sasaran.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa pihaknya masih mengkaji permintaan kenaikan UMP sebesar 8,5 hingga 10,5 persen untuk tahun 2026.

Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menilai perlu dilakukan pertimbangan dan mekanisme yang matang sebelum menetapkan besaran kenaikan UMP mendatang.
“Kalau kami melihat terlalu cepat, ya (menuju kenaikan 10,5 persen). Tapi, sebagai suatu harapan, masukan, tentu kami catat. Tentunya, nanti harus ada sebuah kajian,” kata Menaker Yassierli kepada ANTARA saat ditemui di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu 20 Agustus 2025.

(Sumber : Antara)