Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan wartawan dalam wawancara cegat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 30 September 2025. ANTARA/Imamatul Silfia. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk menaikkan dana transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Hal tersebut setelah dirinya diprotes 18 orang gubernur dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di kantor Kementerian Keuangan, Selasa 7 Oktober 2025 kemarin.
Bendahara Negara itu memastikan anggaran itu dapat dinaikkan pada pertengahan tahun 2026 jika situasi ekonomi sudah membaik.
"Semua kalau dipotong anggaran protes. Saya bilang ya, pertengahan tahun depan bisa upgrade ke atas kalau ekonomi mulai bagus, pajak membaik. Kalau ekonomi bagus otomatis pajak juga naik kan," ucap Purbaya, Rabu 8 Oktober 2025.
Sejumlah kepala daerah bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2026. (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)
Baca juga: Menkeu Purbaya Pastikan Anggito Pindah Jadi Kepala LPS: Sudah Nggak Wamen Lagi
Ia menambahkan, pemerintah pusat akan memastikan setiap daerah memiliki penyerapan anggaran yang baik agar anggaran bisa dinaikkan.
Ia mengaku sudah menyampaikan hal ini kepada kepala daerah yang melakukan protes.
"Saya pesan ke mereka ya Anda pastikan saja, penyerapan anggaran bagus, tepat waktu dan ngga, ada bocor. kalau itu yang terjadi tahun depan bisa porpose ka atas bilang ke DPR untuk tambah," ungkapnya.
Sebelumnya Ketua Umum APPSI yang juga Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan keresahan para kepala daerah terkait dana TKD dipangkas.
Baca juga: Anggito Abimanyu Resmi Pimpin LPS Ganti Purbaya
“Dari APPSI sengaja meminta waktu Pak Menteri untuk kami bercerita tentang keluh-kesah kami di daerah. Karena dengan TKD yang dikirim ke daerah ini luar biasa turunnya," ucapnya di Kantor Kementerian Keuangan.
Menurutnya, penurunan TKD membuat sejumlah daerah kesulitan mengatur keuangan, terutama untuk membayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Nah daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak TKD di sini, di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar TPPnya," bebernya.
Ia mengungkapkan, kondisi ini berpotensi menekan kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan pada 2026 mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, hadir salah satunya Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution, Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda Laos hingga Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
