Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait sejumlah kepala daerah yang mengeluhkan kebijakan pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD).
Purbaya mengungkapkan bahwa penolakan terhadap kebijakan pemotongan dana TKD itu hal yang lumrah.
Hal tersebut diungkapkan Purbaya setelah kantornya didatangi oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
"Kalau semua orang anggarannya dipotong pasti nga setuju, itu normal. Cuma kita lihat aja gimana kalau mereka mau bangun daerahnya kan dari dulu bagus anggaran ga hilang sana-sini," ucap Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Selasa 7 Oktober 2025.
Baca juga: TKD Dipangkas, Gubernur Malut Sherly dan Aceh Muzakir Manaf Minta Jalan Keluar dari Menkeu Purbaya
Ia menegaskan, pemerintah pusat memang tengah melakukan evaluasi terhadap efektivitas penyaluran dan penggunaan TKD di berbagai daerah.
Menurutnya evaluasi terhadap penyaluran TKD akan terus dilakukan hingga triwulan II 2026.
"Memang banyak juga yang dipotong. Tapi saya akan lihat keadaan uangnya nanti akhir triwulan memasuki pertengahan triwulan ke-II 2026 nanti," bebernya.
Lebih jauh, Purbaya menilai kenaikan kembali TKD baru akan mungkin dilakukan bila indikator ekonomi nasional menunjukkan perbaikan.
"Kalau emang ekonominya udah bagus, pendapatan pajaknya naik, Cortex lebih bagus, Bea Cukai yang nggak ada bocor, pajak yang nggak ada bocor harusnya kan naik semua kan.
Sebelumnya Ketua Umum APPSI yang juga Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan keresahan para kepala daerah terkait dana TKD dipangkas.
Baca juga: Menkeu Purbaya Siap Pangkas Anggaran MBG Jika Tak Terserap Hingga Akhir Oktober
“Dari APPSI sengaja meminta waktu Pak Menteri untuk kami bercerita tentang keluh-kesah kami di daerah. Karena dengan TKD yang dikirim ke daerah ini luar biasa turunnya," ucapnya di Kantor Kementerian Keuangan.
Menurutnya, penurunan TKD membuat sejumlah daerah kesulitan mengatur keuangan, terutama untuk membayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Nah daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak TKD di sini, di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar TPPnya," bebernya.
Ia mengungkapkan, kondisi ini berpotensi menekan kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan pada 2026 mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, hadir salah satunya Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution, Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda Laos hingga Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
