Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang juga Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan keresahan para kepala daerah terkait turunnya dana Transfer ke Daerah (TKD) yang drastis. (Ntvnew.id-Muslimin Trisyuliono )
Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang juga Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan keresahan para kepala daerah terkait turunnya dana Transfer ke Daerah (TKD) yang drastis.
Hal itu disampaikannya usai pertemuan antara sejumlah perwakilan APPSI dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa 7 Oktober 2025.
“Dari APPSI sengaja meminta waktu Pak Menteri untuk kami bercerita tentang keluh-kesah kami di daerah. Karena dengan TKD yang dikirim ke daerah ini luar biasa turunnya," ucapnya di Kantor Kementerian Keuangan.
Menurutnya, penurunan TKD membuat sejumlah daerah kesulitan mengatur keuangan, terutama untuk membayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Baca juga: Bobby Nasution dan Sejumlah Kepala Daerah Sambangi Kantor Menkeu Purbaya, Bahas Apa?
“Nah daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak TKD di sini, di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar TPPnya," bebernya.
Ia mengungkapkan, kondisi ini berpotensi menekan kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan pada 2026 mendatang.
“Kita akui 2026 berat sekali memang teman-teman daerah apalagi daerah yang fiskalnya rendah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya rendah, TKD-nya juga rendah, ini berdampak luar biasa," lanjutnya.
Meski begitu, dirinya menyampaikan bahwa Menkeu Purbaya merespons keluhan tersebut dan berjanji akan melakukan evaluasi terhadap skema TKD.
“Pak Menteri respon tadi, dia respon sekali dan berjanji nanti di 2026 karena sudah menjadi produk hukum undang-undang APBN, dia tadi berjanji di 2026 sambil nanti berjalan evolusi lagi APBN-APBD yang TKD ke daerah itu.” katanya.
Ia menambahkan, penurunan TKD juga terjadi di Jambi dengan jumlah signifikan.
“Kalau saya sih besar juga dari Rp4,6 triliun hingga Rp3,1 triliun lagi. Rp1,3 triliun lebih ya turunnya," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya menyebut ada 2 topik utama yang akan dibahas, di antaranya terkait transfer ke daerah (TKD) dan dana bagi hasil (DBH).
Menkeu Purbaya yakin pembahasan TKD dan DBH akan disinggung dalam pertemuan para kepala daerah.
"Kita lihat keuangan daerah seperti apa, keuangan pemerintah seperti apa, kita atur sesuai kondisi keuangan," bebernya.
Seperti dikerahui, dana TKD di RAPBN 2026 memang menjadi sorotan.
Awalnya pemerintah menganggarkan Rp650 triliun atau turun dibandingkan tahun ini sebesar Rp919 triliun.
Setelah Menkeu Purbaya menjabat sebagai menteri keuangan memutuskan menambah Rp43 triliun dana TKD untuk 2026 dari Rp650 triliun menjadi Rp693 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
