Pramono dan Purbaya (Ntvnews.id/ Adiansyah)
Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) di Balai Kota Jakarta, salah satunya membahas mengenai pemangkasan anggaran DKI yang semula Rp95,35 triliun kini turun jadi Rp79,09 triliun.
"Kami bertemu, berdiskusi hampir satu jam. Hal-hal yang penting bagi Jakarta, yang pertama berkaitan dengan Jakarta betul-betul ingin menyelaraskan kebijakan fiskal yang telah diambil oleh pemerintah pusat," ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025.
"Dalam hal ini, terutama untuk pengaturan Dana Bagi Hasil (DBH). Dan pemerintah Jakarta sama sekali tidak argue (membantah) terhadap itu," sambungnya.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Temui Pramono di Balai Kota
Lanjut politisi PDI Perjuangan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengikutu kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat.
"Kami akan mengikuti dan kami akan menyesuaikan karena kami tahu pasti langkah yang diambil oleh pemerintah pusat sudah dipikirkan secara matang dan kami mengikuti sepenuhnya, termasuk penyesuaian untuk dana bagi hasil," katanya.
Pramono menyatakan, adanya pemangkasan tersebut mengharusnya DKI melakukan creatif financing. Maka, ia meminta izin pada Kementerian Keuangan untuk menyetujui Jakarta melakukan hal tersebut.
Pramono Anung dan Purbaya (NTVNews.id/ Adiansyah)
"Di antaranya melakukan apa yang disebut dengan Jakarta collaboration fund atau obligasi daerah dan sebagainya, yang memang belum ada," katanya.
"Tetapi juga kami ingin memanfaatkan dana Rp200 triliun yang diputuskan oleh Kementerian Keuangan oleh Pak Menteri ke bangkimbaran kami boleh juga memanfaatkan untuk BUMD BUMD yang ada di Jakarta," sambungnya.
Selanjutnya, orang nomor satu di DKI itu menyampaikan hal yang berkaitan dengan gedung Bank Jakarta di kawasan SCBD.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Temui Pramono, Ini yang Dibahas
"Kami memohon persetujuan Kementerian Keuangan Pak Menteri untuk bisa disetujui dan kami akan segera bangun di SCBD untuk pusat Bank Jakarta dalam bentuk kerjasama dengan Kementerian Keuangan," ucapnya.
Sebelumnya, Pramono Anung menyampaikan akibat adanya pemangkasan tersebut Pemprov DKI bakal melakukan langkah efisiensi, difokuskan pada pos anggaran yang tidak mendesak, seperti perjalanan dinas, belanja konsumsi, serta pengeluaran lain yang bukan prioritas utama. Namun, program strategis yang menyentuh langsung masyarakat tetap dijaga.
"Dan saya sudah memutuskan hal yang berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar, KJP, yang dibagi 707.513 siswa tidak boleh diotak-otik. Termasuk kemudian KJMU yang telah dibagikan untuk 16.979," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin, 6 Oktober 2025.
Ia juga menuturkan bakal melakukan efisiensi yang berkaitan dengan perjalanan dinas hingga anggaran belanja bukan prioritas.
"Yang jelas hal-hal efisiensi yang dilakukan yang berkaitan misalnya perjalanan dinas, kemudian anggaran-anggaran yang belanja yang bukan menjadi prioritas utama. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan makan, minum, dan sebagainya. Jadi memang efisiensi akan dilakukan juga di balai kota," tutup Pramono.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
