Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan langkah efisiensi setelah Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat mengalami pemangkasan.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan sejumlah anggaran non-prioritas seperti perjalanan dinas, konsumsi, dan belanja operasional di Balai Kota akan dipangkas demi menjaga keseimbangan fiskal daerah.
"Yang jelas, hal-hal efisiensi yang dilakukan yang berkaitan misalnya perjalanan dinas, kemudian anggaran-anggaran yang belanja yang bukan menjadi prioritas utama," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin, 6 Oktober 2025.
"Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan makan, minum, dan sebagainya. Jadi memang efisiensi akan dilakukan juga di balai kota," tambahnya.
Baca Juga: Pramono Bakal Lakukan Efisiensi di Balai Kota Imbas Dana Transfer Dipotong
Sebelumnya, APBD DKI Jakarta 2025 telah disahkan sebesar Rp95 triliun. Namun, dengan adanya pengurangan DBH hampir Rp15 triliun, kini APBD menyusut menjadi Rp79 triliun.
Kondisi ini memaksa Pemprov DKI melakukan realokasi, efisiensi, dan refocusing anggaran agar program prioritas tetap berjalan.
Pramono Anung (NTVNews.id/ Adiansyah)
"Secara prinsip pemerintah Jakarta pasti akan patuh, taat, dan mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat dalam hal DBH, dana bagi hasil," terangnya.
Baca Juga: Jadi Tuan Rumah Jakarta International Championship, Pramono: Lebih dari Kompetisi Golf
Meski banyak yang dipangkas, Pramono menegaskan program strategis warga dipastikan tetap aman. Beberapa di antaranya seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk 707.513 siswa tetap berjalan tanpa pemotongan dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bagi 16.979 penerima juga dipastikan tidak berubah.
"Sehingga tadi sudah diputuskan dan sekali lagi pemerintah Jakarta akan berusaha yang biasanya dengan anggaran yang cukup besar, kurang lebih Rp 90 triliun lebih. Tahun ini sebenarnya Rp95 triliun akan menjadi Rp79 triliun dan kami tetap harus dengan senyum dan optimisme untuk bisa membangun Jakarta," kata Pramono Anung.