APBD DKI 2026 Turun Jadi Rp79,06 Triliun Imbas Dana Transfer ke Daerah Dipangkas

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 6 Okt 2025, 17:06
thumbnail-author
Adiansyah
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Pramono Anung Pramono Anung (NTVNews.id/ Adiansyah)

Ntvnews.id, Jakarta - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2026 dipastikan mengalami penurunan signifikan. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa APBD 2026 hanya mencapai Rp79,06 triliun, turun dari Rp95,35 triliun.

Baca Juga: Jadi Tuan Rumah Jakarta International Championship, Pramono: Lebih dari Kompetisi Golf

"Alat transfer ke daerah, TKD-nya mengalami penurunan yang cukup besar. Kita hanya menerima Rp11,15 triliun, di dalam APBD kita dari Rp95,35 triliun, menjadi Rp79,06 triliun. penurunannya hampir Rp15 triliun," ucap Pramono dikutip dari Instagram pribadinya @pramonoanungw dikutip, Senin, 6 Oktober 2025. 

Politisi PDI Perjuangan tersebut menegaskan, era anggaran jumbo dengan kontrol longgar telah berakhir. Ke depan, Pemprov DKI akan melakukan pengawasan ketat serta memastikan alokasi anggaran benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.

Pramono Anung  <b>(NTVNews.id/ Adiansyah)</b> Pramono Anung (NTVNews.id/ Adiansyah)

"Era anggaran besar dan selama ini kontrol yang tidak ketat, sudah lewat, sudah berakhir," ungkapnya.

Baca Juga: Alasan Pramono Pindahkan Patung Jenderal Sudirman: Supaya Betul-betul Bisa Dinikmati Kalau Macet

Ia bersama Wakil Gubernur, Rano Karno mengaku akan memimpin langsung evaluasi pemanfaatan anggaran dan meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih efisien.

"Saya dan Pak Wagub akan memimpin secara langsung pemanfaatan penggunaan anggaran ini. seluruh OPD harus melakukan efisiensi. Kita melakukan evaluasi secara menyeluruh, menyisir kembali belanja-belanja yang non-prioritas," jelas Pramono.

Meski ada pemangkasan besar, Pramono memastikan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tetap aman. Kedua program bantuan pendidikan ini dinilai penting bagi keluarga tidak mampu di Jakarta.

"Yang tidak boleh dikurangi adalah KJP maupun KJMU, karena ini merupakan landasan kita semua untuk melakukan perbaikan di jakarta ini terutama bagi keluarga yang kurang beruntung atau tidak mampu," imbuh Pramono Anung.

x|close