Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan bahwa pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat tidak akan mengganggu keberlangsungan program-program penting untuk masyarakat Jakarta.
Ia memastikan sejumlah program unggulan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga pemutihan ijazah, tetap berjalan sesuai rencana.
"Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk KJP, KJMU, Pemutihan Ijazah, program-program yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak, tidak terganggu,” kata Pramono saat ditemuu di kawasan Jakarta Utara, Jumat, 3 Oktober 2025.
Ia menambahkan, jika nantinya dana bagi hasil (DBH) yang diterima DKI dipotong, maka Pemprov akan menyiapkan strategi baru untuk menutup kekurangan.
"Intinya Jakarta dalam kondisi apapun, DBH dipotong tentunya kita harus siap,” imbuh Pramono.
Pramono Anung (Ntvnews.id/ Adiansyah)
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengungkapkan bahwa APBD DKI 2026 berpotensi mengalami penurunan signifikan akibat pemangkasan transfer dana pusat.
Dalam kesepakatan KUA-PPAS APBD 2026, Pemprov DKI dan DPRD sebelumnya memproyeksikan penerimaan transfer dari pusat, termasuk DBH, DAU (Dana Alokasi Umum), dan DAK (Dana Alokasi Khusus), mencapai Rp26 triliun. Namun dengan rencana pemotongan, DBH yang semula Rp15 triliun dipangkas menjadi Rp11 triliun.
"Tentu ini akan mengubah postur angka yang sangat signifikan perubahannya, sementara kita sudah MoU KUA-PPAS, sudah (menyusun) RKA (rencana kerja anggaran)," ucap Khoirudin.
APBD DKI Jakarta 2026 sebelumnya ditargetkan mencapai Rp95,35 triliun, naik 3,8 persen dibandingkan APBD 2025 sebesar Rp91,86 triliun. Namun, dengan adanya pemangkasan transfer dana pusat, target tersebut terancam tidak tercapai.
"Karena kita sudah MoU dengan angka Rp95,3 triliun. Kalau kita melihat DBH hari ini, (APBD 2026) kita sekitar Rp78 triliun atau Rp79 triliun. Jadi, sangat jauh perubahannya," kata Khoirudin.
Meski begitu, Pemprov DKI memastikan program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat akan tetap menjadi fokus utama, agar warga Jakarta tetap merasakan manfaat pembangunan dan bantuan sosial.