Sejumlah kepala daerah bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2026. (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)
Ntvnews.id, Jakarta - Sejumlah kepala daerah bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2026.
Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda Laos dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf berharap pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dapat menghasilkan solusi atas pemotongan dana TKD.
"Kita semua tadi masing-masing dari gubernur sudah menyuarakan pendapat kepada Pak Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan karena kita dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin," ucap Sherly di kantor Kementerian Keuangan, Selasa 7 Oktober 2025.
Sherly menjelaskan total dana transfer pusat ke Provinsi Maluku Utara sekitar Rp10 triliun pada 2025. Namun pada 2026 turun menjadi Rp6,7 triliun.
Baca juga: Menkeu Purbaya Siap Pangkas Anggaran MBG Jika Tak Terserap Hingga Akhir Oktober
Menurutnya, penurunan terbesar terjadi pada pos Dana Bagi Hasil yang mencapai 60 persen.
Hal tersebut berdampak signifikan terhadap kemampuan pemerintah daerah membiayai program pembangunan prioritas, termasuk infrastruktur dan pelayanan publik.
Sherly pun berharap pemerintah pusat dapat meninjau kembali kebijakan tersebut agar tidak menghambat upaya daerah dalam mempercepat pemerataan pembangunan.
"Mudah-mudahan Pak Menteri Keuangan bisa berkomunikasi dengan baik mencari solusi yang baik sehingga kita untuk ke depan pembangunan infrastruktur tetap bisa berjalan dengan baik, gaji P3K dan belanja pegawai tetap jalan, pertumbuhan ekonomi sesuai yang diharapkan pun tetap jalan," bebernya.
Baca juga: Kepala Daerah Curhat ke Kantor Menkeu Purbaya Soal TKD: Kita Akui 2026 Berat Sekali
Dalam kesempatan itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga berharap tidak adanya potongan TKD agar pembangunan infrastruktur daerah tetap berjalan.
"Kami mengusulkan supaya tidak dipotong Kkrena itu beban semua di provinsi kami masing-masing," ungkap Mualem.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya menyebut ada 2 topik utama yang akan dibahas, di antaranya terkait transfer ke daerah (TKD) dan dana bagi hasil (DBH).
Menkeu Purbaya yakin pembahasan TKD dan DBH akan disinggung dalam pertemuan para kepala daerah.
"Kita lihat keuangan daerah seperti apa, keuangan pemerintah seperti apa, kita atur sesuai kondisi keuangan," bebernya.
Baca juga: Bobby Nasution dan Sejumlah Kepala Daerah Sambangi Kantor Menkeu Purbaya, Bahas Apa?
Seperti dikerahui, dana TKD di RAPBN 2026 memang menjadi sorotan.
Awalnya pemerintah menganggarkan Rp650 triliun atau turun dibandingkan tahun ini sebesar Rp919 triliun.
Setelah Menkeu Purbaya menjabat sebagai menteri keuangan memutuskan menambah Rp43 triliun dana TKD untuk 2026 dari Rp650 triliun menjadi Rp693 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
