Bos DJP Kirim Surat Peringatan ke Ratusan Ribu Wajib Pajak Nakal, Ini Masalahnya

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 16 Nov 2026, 11:09
thumbnail-author
Muslimin Trisyuliono
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Ditjen Pajak Ditjen Pajak

Ntvnews.id, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara terkait mengirimkan email secara serentak kepada ratusan ribu wajib pajak. 

Adapun email tersebut berisi pengingat agar wajib pajak memeriksa kembali dan melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak 2025.

Langkah ini dilakukan setelah DJP menemukan indikasi penghapusan bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan melalui sistem Coretax.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan, terdapat 475.698 wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti potong pajak. Jumlah bukti pemotongan yang terindikasi dihapus mencapai 3.722.959 dokumen.

"Populasi yang kami sasar itu 475.698 wajib pajak, dengan bukti pemotongan yang terindikasi dihapus dari Coretax itu ada sekitar 3.722.959 di SPT Tahunan PPh pas tahun 2025," ucap Bimo dalam unggahan di Instagram resmi @ditjenpajakri dikutip, Senin 16 November 2026.

Baca Juga: DJP Pastikan Transaksi Digital Luar Negeri Tak Kena PPN Ganda

Bimo menyebut potensi nilai PPh dari bukti pemotongan yang dihapus tersebut mencapai sekitar Rp2,01 triliun.

"Nilai PPh pada bukti pemotongan yang dihapus tersebut terindikasi potensinya sekitar Rp2,01 triliun," bebernya.

Bimo menjelaskan, penghapusan bukti potong tersebut dapat menyebabkan status SPT yang seharusnya kurang bayar berubah menjadi nihil. 

Selain itu, nilai pajak kurang bayar juga berpotensi lebih kecil dibandingkan jumlah yang seharusnya terutang.

Oleh karena itu, DJP mengirimkan email pengingat kepada wajib pajak yang masuk dalam daftar tersebut.

Baca Juga: DJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong dalam SPT Tahunan

"Dari hasil penelitian kami terhadap wajib pajak-wajib pajak orang pribadi, ada yang terindikasi menghapus bukti pemotongan PPh pada SPT Tahunan Pajak tahun 2025, sehingga akibatnya SPT yang seharusnya itu kurang bayar bisa menjadi nihil, atau nilai kurang bayarnya lebih kecil dari yang seharusnya terutang," ungkap Bimo.

"Maka sebagai tindak lanjut, DJP menurunkan data dan langsung mengirimkan pesan pengingat berupa simultaneous email kepada seluruh wajib pajak yang bersangkutan supaya secara mandiri melakukan pembetulan,"tutupnya.