DJP Pastikan Transaksi Digital Luar Negeri Tak Kena PPN Ganda

Ntvnews.id, Bogor, Jawa Barat - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan penerapan Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) tidak akan menyebabkan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dua kali pada transaksi digital lintas negara.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, SPP-TDLN dirancang untuk melengkapi mekanisme pemungutan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang sudah diterapkan sebelumnya.

“Kebijakan SPP-TDLN ini kami hadirkan dengan tujuan utama mewujudkan keadilan bagi semua pihak. Adil bagi penjual di dalam maupun luar negeri, serta adil bagi konsumen Indonesia di mana pun mereka berbelanja,” kata Bimo dalam paparan “Kebijakan Perpajakan Terkini” dikutip di Bogor, Jawa Barat, Jumat, 13 November 2026.

Bimo menegaskan, SPP-TDLN tidak menciptakan jenis pajak baru maupun mengubah tarif PPN. Sistem ini merupakan mekanisme berbasis teknologi untuk memungut PPN atas pemanfaatan barang dan jasa digital yang berasal dari luar daerah pabean.

Baca Juga: DJP Pastikan Mundurnya Gibran dari Wapres Tak Ganggu Penerimaan Pajak

“Jadi, ketika ada kekhawatiran masyarakat apakah transfer atau remitansi akan dikenakan pajak, perlu dibedakan objek transaksinya,” ujar Bimo.

DJP menjelaskan bahwa tidak semua transaksi pembayaran lintas negara menjadi objek pemungutan melalui SPP-TDLN. Transfer uang untuk keperluan pribadi, termasuk remitansi, tidak dikenakan PPN melalui sistem tersebut.

Sebagai contoh, pengiriman uang kepada anak yang sedang menjalani pendidikan di luar negeri tidak termasuk transaksi yang menjadi sasaran pemungutan SPP-TDLN.

Sebaliknya, pembelian barang atau jasa digital dari luar negeri dapat dikenakan PPN melalui mekanisme tersebut apabila memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Baca Juga: Setelah Ditunda Purbaya, DJP Pastikan Pajak Seller Tokopedia hingga Blibli Berlaku 1 November

“Karena PPN itu dipungut atas pemanfaatan pembelian barang digital dan jasa digital,” katanya menambahkan.

Sementara itu, pembelian barang berwujud atau barang fisik dari luar negeri tetap mengikuti aturan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku untuk kegiatan impor.

DJP menyampaikan bahwa pengembangan SPP-TDLN saat ini masih memasuki tahap stabilisasi sistem. Pelaksanaannya berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025, dengan PT Jalin Pembayaran Nusantara bertindak sebagai penyelenggara sistem.

Dalam penerapannya, DJP turut menjalin koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan keterlibatan lembaga jasa keuangan serta penyelenggara sistem pembayaran.

Ke depannya, bank maupun lembaga nonbank yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak dapat bertugas memungut PPN dari transaksi digital luar negeri yang memenuhi persyaratan.

(Sumber: Antara)