DJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong dalam SPT Tahunan

Ntvnews.id, Bogor, Jawa Barat - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat sekitar 1,9 juta wajib pajak menghapus bukti pemotongan pajak saat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, tindakan tersebut terindikasi dilakukan untuk mengubah status pelaporan SPT Tahunan, baik yang semula kurang bayar maupun lebih bayar, menjadi nihil.

“Kalau secara total, terindikasi ada 1,9 juta wajib pajak yang menghapus bukti potong,” kata Bimo dalam taklimat media di Bogor, Jawa Barat, Kamis, 12 November 2026.

Dari temuan tersebut, DJP memfokuskan perhatian pada 475.698 wajib pajak. Jumlah bukti pemotongan yang terindikasi dihapus dari sistem Coretax mencapai sekitar 3.722.959 dokumen dalam SPT Tahunan PPh 22 Tahun Pajak 2025.

Baca Juga: Tax Gathering 2026, Kanwil DJP Jakarta Pusat Perkuat Sinergi dan Kemitraan dengan Wajib Pajak

Meski demikian, DJP hanya mengirimkan pemberitahuan kepada wajib pajak yang menghapus bukti potong dengan nilai PPh minimal Rp100 ribu.

Dari kelompok yang menjadi sasaran, sebanyak 312.546 wajib pajak tercatat memiliki nilai PPh antara Rp100 ribu hingga Rp1 juta. Sementara itu, 71 wajib pajak lainnya memiliki nilai pemotongan di atas Rp1 miliar.

DJP juga mengidentifikasi 26.760 wajib pajak dengan nilai PPh berkisar Rp10 juta hingga Rp100 juta. Total nilai pemotongan dalam kelompok tersebut mencapai sekitar Rp720 miliar.

Sebagai tindak lanjut, DJP mengirimkan email pengingat kepada wajib pajak terkait agar mereka melakukan pembetulan SPT Tahunan 2025 secara mandiri.

Baca Juga: DJP Perketat Pengawasan Wajib Pajak, Babinsa hingga Bhabinkamtibmas Kini Dilibatkan

Penyampaian pemberitahuan itu menggunakan pendekatan behavioral insight, yaitu metode komunikasi yang bertujuan mendorong kepatuhan sukarela tanpa langsung mengedepankan ancaman sanksi.

“Tujuannya memperbaiki mutu kepatuhan, memperbaiki kepatuhan sukarela, dengan memahami perilaku wajib pajak,” jelasnya.

DJP menyatakan penentuan wajib pajak yang menjadi sasaran dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria. Di antaranya, bukti pemotongan berstatus valid dan telah dilaporkan oleh penerbit, termasuk pajak nonfinal, serta memiliki nilai PPh dari seluruh bukti potong yang dihapus minimal Rp100 ribu.

Selain itu, nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang tercantum harus sesuai dengan data dalam SPT Tahunan.

(Sumber: Antara)