Blok Masela Masuk Tahap Pembangunan, Jadi Motor Baru Ekonomi Indonesia Timur

Ntvnews.id, Jakarta - Pembangunan Lapangan Gas Abadi di Blok Masela memasuki tahap baru setelah groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut dilakukan pada Juli 2026. Proyek dengan nilai investasi mencapai US$20,9 miliar ini dipandang memiliki arti penting bukan hanya bagi ketahanan energi nasional, tetapi juga bagi percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia.

Kepulauan Tanimbar, Maluku, menjadi salah satu daerah yang diproyeksikan memperoleh dampak langsung dari pengembangan Blok Masela. Pemerintah daerah pun mulai menyiapkan masyarakat dan berbagai sektor usaha lokal agar dapat mengambil bagian dalam proyek berskala besar tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Moriolkosu, mengatakan pemerintah daerah tengah melakukan berbagai persiapan agar masyarakat setempat dapat menjadi bagian dari aktivitas ekonomi yang muncul seiring pembangunan Blok Masela.

"Kita Pemerintah Daerah saat ini sedang melakukan inventarisasi terhadap usaha kecil dan menengah (UKM), kelompok tani, dan kelompok peternak. Untuk UKM yang tidak aktif, kita aktifkan kemudian kita lakukan pendampingan untuk menyiapkan mereka agar mampu berkontribusi pada proyek strategis nasional ini," katanya kepada wartawan baru-baru ini.

Selain pemberdayaan pelaku usaha, Pemkab Kepulauan Tanimbar juga menyiapkan skema kerja sama dengan sektor swasta untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja lokal. Pembangunan infrastruktur penunjang turut menjadi perhatian, termasuk penyediaan gedung perkantoran serta pembangunan akses jalan dan jembatan.

Brampi mengatakan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat juga tengah membuka akses menuju sejumlah wilayah yang selama ini cukup jauh dari pusat kota. Upaya tersebut diharapkan dapat memperlancar konektivitas masyarakat di pulau-pulau kecil di Kepulauan Tanimbar.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta perusahaan yang terlibat dalam proyek juga dinilai penting untuk memastikan manfaat Blok Masela dapat dirasakan masyarakat.

“Pemerintah Pusat dalam menerapkan program-program prioritas itu bisa berkolaborasi dengan Pemda supaya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan di daerah. Kalau untuk INPEX dan SKK Migas, kolaborasinya juga bisa dilakukan lewat program-program CSR,” jelasnya.

Blok Masela sendiri merupakan salah satu proyek hulu migas terbesar yang masuk dalam daftar PSN. Proyek tersebut dioperasikan INPEX Masela Ltd. dengan menggandeng PT Pertamina Hulu Energi dan Petronas Masela.

Pengembangan Lapangan Gas Abadi ini memiliki cadangan gas mencapai 18,54 TCF. Dalam pengembangannya, fasilitas tersebut ditargetkan menghasilkan LNG sebesar 9,5 juta ton per tahun, gas pipa untuk kebutuhan dalam negeri sebesar 150 MMSCFD, serta kondensat sebanyak 35.000 barel per hari.

Bakal Serap hingga 15.000 Pekerja

Dampak ekonomi Blok Masela juga diperkirakan akan terasa dari sisi ketenagakerjaan. Anggota Komisi XII DPR Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto, menilai proyek tersebut dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia.

Ia melihat keberadaan fasilitas pelabuhan dan kilang di Pulau Nustual bahkan berpotensi melahirkan pusat permukiman dan aktivitas ekonomi baru.

"Apakah itu akan men-generate ekonomi di wilayah timur? Ya sudah pasti. Karena ini onshore, Pulau Nustual yang menjadi lokasi pelabuhan dan kilang itu bisa jadi kota baru," katanya.

Bambang memperkirakan kebutuhan tenaga kerja pada fase konstruksi tertinggi atau peak season dapat mencapai 10.000 hingga 15.000 orang. Menurut dia, besarnya kebutuhan tersebut membuka peluang bagi tenaga kerja lokal untuk ikut terlibat, terutama jika dibarengi program pelatihan yang memadai.

"Pasti bisa nanti dengan pelatihan. Tenaga kerja kita akan terserap di sana. Saya optimis untuk itu. Ini adalah proyek yang benar-benar hebat; sudah lama kita tidak punya proyek gas yang cukup hebat setelah Tangguh," jelasnya.

Tak hanya berdampak terhadap ekonomi daerah, pengembangan Blok Masela juga memiliki posisi penting dalam strategi ketahanan energi Indonesia. Bambang menyoroti komitmen untuk mengalokasikan sebagian produksi gas bagi kebutuhan dalam negeri.

"Di dalam POD (Plan of Development) clear bahwa 40% produksi dari Masela ini akan dijadikan untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri," tambahnya.

Menurutnya, skema tersebut menunjukkan adanya keberpihakan terhadap kebutuhan energi domestik, sebagaimana yang sebelumnya terlihat dalam pengembangan kilang LNG Bontang.

Carbon Capture Jadi Bagian Pengembangan

Aspek lingkungan juga menjadi bagian dari perhatian dalam pengembangan Blok Masela. Penerapan teknologi carbon capture dinilai Bambang sebagai langkah positif untuk memastikan proyek tersebut dapat memenuhi tuntutan standar lingkungan internasional.

DPR, kata dia, akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan proyek, termasuk memastikan target dan rencana kerja dijalankan sesuai ketentuan.

"Nanti kita minta kepada SKK breakdown-nya, Work program and budget-nya (WP&B) kita mintakan. Pengawasannya lewat itu," tutur dia.

Sementara itu, Pengamat Energi sekaligus Dosen Senior Universitas Darma Persada, Riki F. Ibrahim, melihat dimulainya konstruksi fisik Blok Masela membuat perhatian pemerintah perlu bergeser. Jika sebelumnya fokus banyak diarahkan pada aspek perizinan, kini pengelolaan dampak sosial dan ekonomi di daerah harus menjadi prioritas.

Menurut Riki, sejumlah potensi persoalan perlu diantisipasi sejak awal. Beberapa di antaranya adalah kemungkinan kenaikan inflasi lokal, spekulasi harga tanah, serta potensi gesekan antara pekerja dari daerah setempat dengan tenaga kerja pendatang.

Dari sisi investasi, Riki menilai skala proyek Blok Masela cukup besar untuk mengubah struktur ekonomi di kawasan timur Indonesia.

"Investasi senilai US$20,94 miliar ini merupakan game changer yang akan mendorong pemerataan ekonomi nasional (east-centric growth). Maluku berpotensi bertransformasi dari wilayah kepulauan berbasis agraris-kebaharian menjadi hub industri energi baru di Kawasan Timur Indonesia," katanya.

BUMD Diminta Profesional Kelola PI 10 Persen

Riki juga menyoroti pengelolaan Participating Interest (PI) sebesar 10 persen yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut dia, pengelolaan hak tersebut harus dilakukan secara profesional agar manfaat ekonomi dari Blok Masela dapat memberikan hasil maksimal bagi daerah dalam jangka panjang.

Ia mengingatkan agar pengisian jajaran BUMD tidak didasarkan pada kepentingan politik, melainkan kemampuan dan kompetensi di sektor migas.

“Lalu Sovereign Wealth Fund Daerah dengan Membentuk Dana Abadi Daerah (endowment fund) agar hasil migas tidak habis untuk biaya operasional rutin, melainkan diinvestasikan pada sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur untuk jangka panjang,” jelasnya.

Menurut Riki, keberadaan Blok Masela juga semakin strategis mengingat produksi migas di sejumlah wilayah Indonesia bagian barat mengalami penurunan. Karena itu, alokasi 40 persen produksi gas untuk kebutuhan domestik dinilai dapat menjadi salah satu penyangga pasokan gas nasional.

Pasokan tersebut nantinya dapat mendukung berbagai kebutuhan strategis, mulai dari penyediaan listrik PLN, bahan baku industri pupuk untuk menopang ketahanan pangan, hingga kebutuhan gas bagi sektor industri yang disalurkan melalui PGN.

Di sisi lain, integrasi teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) dalam rancangan pengembangan Masela dinilai menjadi keunggulan tersendiri. Teknologi tersebut dinilai dapat membantu menekan emisi sekaligus membuat proyek lebih sesuai dengan tuntutan Environmental, Social, and Governance (ESG) di tingkat global.

Riki menilai penerapan CCS dapat memperkuat posisi Blok Masela sebagai proyek energi dengan emisi lebih rendah dan sekaligus meningkatkan daya saing gas Indonesia di pasar internasional.

Ia juga berharap pemerintah pusat bersama SKK Migas dan INPEX dapat menjaga transparansi dalam pelaksanaan proyek, khususnya terkait kuota Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Penyerapan tenaga kerja lokal serta program transfer teknologi juga dinilai perlu dirancang secara terstruktur agar manfaat proyek tidak berhenti pada pembangunan fisik semata.

“Dari kepastian regulasi, pengawalan tata kelola proyek secara konsisten agar jadwal on-stream tepat waktu tanpa kendala birokrasi,” pungkasnya.