Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara selama konferensi pers akhir tahun di Moskow, Rusia, pada 19 Desember 2025. ANTARA/Xinhua/Hao Jianwei. (Antara)
Ntvnews.id, Moskow - Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekrit baru yang meningkatkan jumlah personel resmi Angkatan Bersenjata Rusia menjadi 2,4 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,5 juta merupakan personel militer aktif.
Dilansir dari DW, Rabu, 30 September 2026, Dekrit bernomor 700 itu diteken Putin pada Senin, 28 September 2026 dan telah dipublikasikan melalui portal informasi hukum resmi Rusia.
Media pemerintah Rusia, TASS, melaporkan penambahan tersebut menjadi yang keempat kalinya dilakukan sepanjang 2026.
Dalam dekrit tersebut, pemerintah juga diperintahkan menyediakan anggaran federal yang dibutuhkan Kementerian Pertahanan untuk melaksanakan ketentuan baru itu.
Sebelumnya, Putin telah meningkatkan jumlah personel angkatan bersenjata pada Maret, Juni, dan Juli.
Pada Maret, dekrit presiden menetapkan jumlah keseluruhan personel menjadi 2.391.770 orang. Kemudian pada Juni, jumlah tersebut bertambah menjadi 2.399.130 personel.
Angka itu kembali meningkat pada Juli menjadi 2.426.130 personel, termasuk 1.535.000 personel militer. Berdasarkan data TASS, jumlah personel militer Rusia yang diizinkan secara keseluruhan bertambah 49.860 orang sejak Maret.
Pengumuman mengenai penambahan personel ini muncul setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan kemungkinan adanya mobilisasi tambahan Rusia pada Senin (28/9) pagi.
Baca Juga: Polandia Sebut Rusia Tak Punya Kekuatan untuk Serang NATO
Zelensky mengutip data intelijen terbaru dari Intelijen Militer Ukraina (HUR) yang menyebut lebih dari 8.000 personel militer Korea Utara saat ini berada di Rusia. Dia juga menyatakan adanya persiapan untuk mengerahkan 10.000 personel tambahan.
"Mereka meningkatkan jumlah orang yang direkrut dengan berbagai metode. Mereka berencana untuk meningkatkan dan menarik orang asing," kata Zelensky.
Pada Juli, badan intelijen Ukraina menyatakan Staf Umum Rusia memiliki rencana merekrut sekitar 600.000 orang tambahan selama 2026 dan 2027. Jumlah tersebut diperkirakan terbagi masing-masing 300.000 orang per tahun.
Sejumlah laporan menyebut proses persiapan perekrutan dilakukan dengan memperkuat sistem pendaftaran militer serta memperketat sanksi terhadap warga yang mengabaikan panggilan wajib militer. Namun, Kremlin berulang kali membantah adanya rencana mobilisasi baru.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov sebelumnya menuding Ukraina berusaha memicu ketidakstabilan melalui klaim tersebut.
Di tengah situasi itu, hubungan kerja sama militer antara Rusia dan Korea Utara juga semakin erat. Korea Utara menjadi salah satu mitra penting Rusia dalam perang karena memasok pasukan, senjata, serta tenaga kerja.
Sebagai imbalannya, Rusia memberikan dukungan finansial dan teknologi kepada Korea Utara.
Kekhawatiran Meluas ke Negara NATO
NATO (NATO)
Peningkatan jumlah personel militer Rusia berlangsung ketika negara-negara Eropa semakin memperhatikan kemungkinan meluasnya konflik di luar wilayah Ukraina.
Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah negara NATO memperkuat pertahanan serta perlindungan terhadap infrastruktur penting. Negara-negara tersebut juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman drone, sabotase, dan berbagai bentuk serangan lainnya.
Perdana Menteri Polandia Donald Tusk sebelumnya menyatakan Rusia berpotensi menyerang negara-negara yang memberikan dukungan kepada Ukraina. Menurutnya, serangan dapat dilakukan menggunakan drone maupun rudal yang sengaja dibuat agar terlihat seperti kecelakaan.
Dalam wawancara di sela Sidang Umum PBB ke-81 (UNGA) di New York, Zelensky memperingatkan negara-negara Eropa mengenai kemungkinan serangan Rusia menggunakan drone, rudal, maupun operasi darat. Ia menyebut langkah tersebut berpotensi digunakan untuk mengganggu persatuan negara-negara Barat.
Putin membantah tudingan bahwa Rusia tengah mempersiapkan perang dengan negara-negara Eropa.
Baca Juga: Rusia Ancam Arahkan Senjata Nuklir ke Lithuania Jika Tampung Senjata NATO
Dalam pidatonya pada Jumat, 25 September 2026, Putin turut menyinggung negara-negara Baltik dan menuduh mereka melanggar hak warga yang menggunakan bahasa Rusia. Ia menyatakan Rusia akan terus memperjuangkan kepentingan warga Rusia di kawasan tersebut.
Ketegangan dengan negara-negara NATO di kawasan itu juga meningkat setelah mantan Presiden Rusia yang kini menjabat Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, mengeluarkan ancaman terhadap Lithuania.
Pada 11 September, Medvedev mengancam Lithuania akan "lenyap dari peta dunia" apabila terjadi konflik yang berkaitan dengan pencabutan larangan senjata nuklir oleh Vilnius.
Sepekan kemudian, Lithuania mengumumkan rencana evakuasi untuk ibu kota Vilnius. Salah satu rute evakuasi yang dipersiapkan mengarah menuju Polandia.
"Salah satu arah evakuasi dari ibu kota seharusnya adalah Polandia," kata kepala Kementerian Perlindungan Sipil kotamadya Vilnius, Žygimantas Solovjovas, kepada Radio Polandia.
Rusia juga berulang kali membantah memiliki rencana menyerang Ukraina. Pemerintah Rusia masih menyebut perang di Ukraina sebagai "operasi militer khusus" dan mengecilkan signifikansinya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
