Wamenkomdigi Nezar Patria menjadi pemateri dalam acara Diskusi Publik dan Bedah Buku Komunikasi Kebijakan di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Juli 2026. (komdigi)
Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) Nezar Patria menyatakan keberhasilan sebuah kebijakan pemerintah tidak hanya bergantung pada kualitas kebijakan tersebut, tetapi juga kemampuan pemerintah dalam menyampaikan pesan secara efektif kepada masyarakat.
Menurut Nezar, perkembangan komunikasi digital membuat pemerintah perlu menerapkan strategi komunikasi yang lebih fleksibel agar kebijakan yang dibuat dapat dipahami sekaligus memperoleh kepercayaan dari publik.
"Yang kita lakukan adalah memperebutkan trust, kepercayaan publik. Ini yang menjadi problem dalam komunikasi kebijakan kita hari ini. Kalau bisa dirumuskan, keberhasilan kebijakan adalah formulasi dari kualitas kebijakan itu sendiri, praktik komunikasi, ditambah public trust. Jadi, kalau salah satu unsur ini lemah, keberhasilan komunikasi kebijakan akan mendapatkan tantangan. Kebijakan yang baik tidak otomatis menjadi kebijakan yang dipercaya," ujar Wamen Nezar dalam Diskusi Publik dan Bedah Buku Komunikasi Kebijakan di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Juli 2026.
Nezar menjelaskan, perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi membuat pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang menjadi rujukan utama.
Baca Juga: Wamen Nezar: AI Tidak Boleh Tinggalkan Publik dan Demokrasi
Saat ini, masyarakat dapat mencari informasi dari berbagai sumber, membuat konten sendiri, hingga menyebarkan informasi melalui platform digital. Situasi tersebut membuat komunikasi kebijakan pemerintah harus mampu menghadapi beragam narasi yang berkembang di ruang digital.
"Sekarang sumber informasi itu tersebar. Masyarakat tidak perlu menunggu media untuk mendapatkan informasi. Tidak perlu menunggu humas menulis press release. Begitu ada peristiwa, mereka langsung mencari berbagai sumber informasi yang memiliki akun media sosial atau situs yang bisa diakses. Mereka juga membuat kontennya sendiri dan mengunggahnya ke media sosial. Kadang-kadang versi yang dihasilkan digital creator bersaing dengan informasi resmi pemerintah," jelas Wamen Nezar.
Ia menilai tantangan komunikasi pemerintah semakin besar karena algoritma media sosial sering kali membentuk persepsi berdasarkan respons emosional pengguna, bukan semata-mata berdasarkan fakta.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat memunculkan polarisasi, ruang gema atau echo chamber, serta fenomena post-truth yang memengaruhi cara masyarakat memahami suatu isu.
Baca Juga: Wamen Nezar Patria Sebut Literasi Digital Perlu Beradaptasi dengan Perkembangan AI
"Algoritma bekerja berdasarkan apa yang kita suka dan tidak suka. Yang penting bukan faktanya, tetapi sentimennya. Dari sentimen kemudian terbentuk persepsi. Persepsi inilah yang kemudian membingkai cara kita melihat persoalan dan menafsirkan realitas. Konstruksi realitas itu dibentuk bukan karena pengalaman kita langsung, tetapi dimediasi oleh platform media sosial. Kita berhadapan dengan satu fenomena post-truth," ungkap Wamen Nezar.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, Nezar menekankan pentingnya pola komunikasi pemerintah yang lebih cepat, terbuka, empatik, dan mengutamakan dialog dengan masyarakat.
"Yang harus kita kejar sekarang adalah reclaiming the trust. Bagaimana mendapatkan kembali kepercayaan publik. Kita harus mengelola percakapan. Pola komunikasinya tidak bisa elitis, tetapi harus empatik. Bagaimana kita berinteraksi langsung dengan publik itu sangat penting," tegas Wamen Nezar.
Selain pendekatan komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat, Nezar mengatakan penggunaan teknologi juga diperlukan untuk memahami perkembangan percakapan publik di ruang digital.
Ia menyebut teknologi seperti social listening, analisis sentimen, serta sistem peringatan dini dapat membantu pemerintah membaca potensi masalah komunikasi sejak awal, termasuk menghadapi penyebaran konten palsu berbasis kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI).
"Kita bisa menggunakan social listening untuk menangkap kata kunci yang sedang dibicarakan di media sosial. Kita membaca analisis sentimen karena teknologi sangat membantu untuk itu. Kita juga bisa membuat early warning terhadap percakapan publik yang mungkin berdampak dan melakukan monitoring terhadap potensi krisis. Tantangan lain adalah penerapan artificial intelligence. Ada banyak deepfake yang muncul dan itu dapat mengacaukan lanskap komunikasi kita," papar Wamen Nezar.
Nezar mengatakan sejumlah negara telah menjadikan kepercayaan publik sebagai dasar dalam membangun komunikasi pemerintahan.
Ia menilai pengalaman negara lain dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam mengembangkan komunikasi kebijakan yang lebih partisipatif dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat.
"Di Inggris, mereka membuat Government Communication Service, di mana setiap kebijakan dimulai dari audience, kemudian ada insight, memotret behavior change terhadap satu isu, lalu mengukur level trust dari informasi yang disampaikan. Di Taiwan ada digital democracy. Di Estonia juga ada digital government. Saya kira kita bisa belajar banyak dari sana," ujar Wamen Nezar.
Lebih lanjut, Nezar menegaskan integritas informasi menjadi unsur utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ia mengatakan humas pemerintah tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga berperan menerjemahkan kebijakan serta menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat.
"Public trust hanya bisa kita dapatkan kalau kita jujur dengan data. Jangan pernah berbohong. Lebih baik tidak menjawab daripada memberikan informasi yang salah karena itu akan merusak trust. Peran strategis pranata humas bukan sekadar penyampai informasi, melainkan penerjemah kebijakan dan penjaga jembatan antara negara dan warga," pungkas Wamen Nezar.
(Sumber: Komdigi)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
